"Kami tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya nyata mengalihkan isu dengan mengangkat atau menciptakan berbagai kejadian berskala nasional. Dan jelas kami memang kecewa dan menyayangkan cara-cara seperti terjadi di era orde baru (Orba) itu," tandas Ketua Komite Advokasi Rakyat Presidium Pusat GMNI, Muhammad Item, di Jakarta, Selasa.
Secara terpisah, dua Aktivis 77/78, M Hatta Taliwang dan Machmud Madjid yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menyerukan suatu perjuangan di luar parlemen, untuk menindaklanjuti pembongkaran setuntas-tuntasnya atas `megaskandal` Bank Century.
"Sampai kapan pun, dan dalam situasi apa pun, `megaskandal` ini terus kami tuntut dituntaskan. Jika kini hasil kerja Parlemen melalui penyelidikan dan pengungkapan hasilnya melalui Rapat Paripurna DPR RI tidak mendapat perhatian serius, malah ada kesan ditolak pihak Eksekutif, kami dengan terpaksa akan menempuh cara-cara di luar parlemen bersama seluruh elemen masyarakat," tandas Hatta Taliwang.
Upaya Menjegal
M Hatta Taliwang dkk menilai, saat ini semakin keras saja upaya menjegal hasil Pansus Angket Century yang telah diperkuat secara konstitusional oleh Rapat Paripurna DPR RI, 3 Maret 2010 lalu.
"Baik itu Presiden maupun Wakil Presiden, dalam pidato mereka secara terpisah dengan jelas mengungkapkan ketidaksenanangan mereka dan malahan penentangan atas Putusan Parlemen soal `megaskandal` Bank Century. Dan ini bisa jadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia," ujarnya lagi.
Karena itu, baik Muhammad Item maupun M Hatta Taliwang dkk berpendapat, tidak ada cara lain untuk meyakinkan para petinggi di republik ini untuk segera menindaklanjuti penuntasan `megaskandal` itu, yakni melalui pengerahan kekuatan parlemen jalanan.
"Perjuangan di luar Parlemen perlu lebih digalakkan, apalagi saat ini DPR RI tengah menghadapi masa `reses`. Intinya bahwa Parlemen kita perlu dan butuh `support` terus menerus dari rakyat, karena rezim ini melakukan `pemerasan politik` dengan terus mencari dosa mereka untuk dijadikan `barter politik`. Karena itu, kita harus menekan dan mendesak KPK memeriksa orang-orang yang sudah disebut DPR RI bertanggungjawab dalam aneka pelanggaran terkait `megaskandal` Bank Century, terutama Boediono dan Sri Mulyani," ungkap M Hatta Taliwang.
Sedangkan Muhammad Item meminta pengertian dan perhatian serius Presiden SBY, agar tidak perlu terpengaruh oleh tekanan pihak mana pun dalam proses penuntasan `megaskandal` Bank Century ini.
"Sejarah akan mencatat kebesaran seorang SBY, jika dia tidak mau tunduk pada tekanan macam-macam dalam menuntaskan `megaskandal` ini. Juga tidak perlu mengikuti arahan dari para `antek` neo-kolonialisme-imperialisma (Nekolim) atau `neoliberalisme` (Neolib) untuk mengupayakan berbagai pengalihan isu. Rakyat akan berada terus di belakang dia, jika konsisten meneruskan keputusan DPR RI soal `megaskandal` Bank Century ini," tandasnya.
Muhammad Item juga mengecam pihak-pihak penegak hukum, termasuk KPK yang mestinya tanggap menindaklanjuti keputusan Dewan tersebut, bukannya menggelar seremonial-seremonial seperti pengumuman kekayaan para pejabat, sehingga bisa dianggap mencoba tidak memanfaatkan momentum tentang pembongkaran `megaskandal` Bank Century tersebut. (M036/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
