BMKG dorong peningkatan mitigasi bencana di Indonesia

Masalah dan celah antara pusat dan daerah harus segera diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan 'zero victims'.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendesak peningkatan sektor mitigasi bencana mengingat adanya kenaikan jumlah bencana alam dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam rapat koordinasi nasional bersama sejumlah elemen pemerintahan pusat dan daerah, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan ada peningkatan ancaman bencana alam terkait dengan La Nina tahun ini. Selain itu, juga naiknya intensitas gempa bumi di Indonesia.

Ditegaskan pula bahwa mitigasi serta peringatan dini gempa bumi dan tsunami, serta cuaca dan iklim ekstrem merupakan hal yang mendesak untuk dipersiapkan dan diperkuat.

"Masalah dan celah antara pusat dan daerah harus segera diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan zero victims," kata Dwikorita dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (7/10).

Fenomena La Nina moderate diprediksi akan menyebabkan peningkatan curah hujan mulai bulan Oktober sampai November, dan akan berdampak di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Sumatera.

Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sekitar 20—40 persen di atas normal.

Untuk kejadian gempa bumi, kata Dwikorita, berdasarkan data monitoring kegempaan yang dilakukan BMKG sejak 2017 telah terjadi tren peningkatan aktivitas gempa bumi di Indonesia dalam jumlah maupun kekuatannya.

Kejadian gempa bumi sebelum 2017 rata-rata hanya 4.000—6.000 kali dalam setahun, yang dirasakan atau kekuatannya lebih dari lima SR sekitar 200-an. Namun, setelah 2017 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 7.000 kali dalam setahun, bahkan pada tahun 2018 tercatat 11.920 kali, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 11.588 kejadian gempa.

"Mari dirumuskan bersama alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan teridentifikasi dan pada akhirnya akan dirumuskan rencana aksi bersama untuk mewujudkan zero victims dalam menghadapi multibencana hidrometeorologi, gempa bumi, dan tsunami," pungkas Dwikorita.

Menanggapi temuan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam rapat virtual itu mengimbau seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam merespons informasi potensi bencana yang disampaikan oleh BMKG.

"Tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mohon bapak ibu pimpinan, para kepala daerah untuk betul-betul bersinergi. Ini masalah kita bersama dan harus kita selesaikan bersama," kata Luhut menegaskan.