PDI Perjuangan Beri Bantuan Hukum Bagi Kader

Padang (ANTARA News) - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) akan memberikan bantuan kepada para kadernya yang terkait persoalan hukum.

"Kalau memang ada, ya... apapun tentunya partai akan menghadapi itu dan akan memberikan bantuan hukum bagi para kader yang terkena persoalan hukum," kata Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anum di sela-sela menghadiri Konferensi Daerah PDI Perjuangan Sumatra Barat di Padang, Selasa.

Hal itu disampaikannya terkait dugaan sejumlah kader PDI Perjuangan terlibat menerima uang dalam suksesi pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Sejumlah politikus PDI Perjuangan disebut dalam berkas dakwaan terdakwa Dudhie Makmun Murod pada sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/3).

Dalam dakwaan itu, sejumlah anggota DPR Fraksi PDI Perjuuangan periode 1999-2004 dituding turut menerima traveller`s cheque dalam pemilihan Miranda Goeltom.

Terhadap kadernya yang terkena persoalan hukum itu, Pramono menyatakan telah menjadi tekad partainya memberikan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, kasus-kasus hukum kader harus dibedakan dengan persoalan politik.

Pramano berada di Padang mendampingi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang membuka dan menghadiri Konferda Daerah PDI Perjuangan Sumbar.

Juga turut mendampingi mantan Presiden RI itu Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait.

Konferda PDIP Sumbar membahas program-program partai di Sumbar dalam lima tahun ke depan dan memilih serta menyusun kepengurusan baru.

Selain itu juga akan dirumuskan sejumlah rekomendasi yang akan diperjuangkan Pengurus DPD PDI Perjuangan Sumbar di tingkat provinsi. (H014/K004)