Karimun, Kepri (ANTARA News) - Kunjungan kerja sejumlah anggota Komisi XI DPR RI, Selasa, dimanfaatkan Bea Cukai Kepulauan Riau untuk curhat soal minimnya kesejahteraan petugas patroli.

"Rendahnya uang lauk pauk bagi petugas saat berpatroli menjadi salah satu poin penting yang kami sampaikan pada Komisi XI DPR," kata Kepala Seksi Penindakan dan Penegahan Kantor Wilayah Khusus BC Kepri, Andhi Pramono, di kantornya, Selasa.

Andhi Pramono mengatakan, sejak 1989, uang lauk bagi nakhoda masih Rp4 ribu, mualim (kepala kamar mesin) Rp2 ribu sedangkan awak kapal (kelasi) hanya Rp500.

"Besaran tersebut tentu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, apalagi nilai tukar rupiah sangat jauh berbeda dengan saat itu," katanya.

Menurut dia, perhatian terhadap kesejahteraan petugas patroli hendaknya diseimbangkan dengan tanggung jawab yang mereka emban yang bukan hanya dari uang lauk pauk, tetapi bentuk-bentuk uang insentif lainnya mengingat beratnya tugas yang mereka emban.

"Mereka tidak hanya dihadapkan pada penyelundup, tapi pada kondisi alam yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan jiwa," ucapnya.

Ia berharap kunjungan kerja Komisi XI yang membidangi keuangan itu diharapkan dapat membawa masukan tersebut ke Senayan untuk dibahas dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

"Kami juga menyampaikan belum adanya kapal patroli berkecepatan tinggi minimal 60 knot untuk mengimbangi kapal penyelundup," ucapnya.

Dia menuturkan, saat ini kapal-kapal patroli BC Kepri, termasuk dua unit kapal baru bantuan Ditjen Bea Cukai tahun lalu belum ada yang mencapai kecepatan tersebut.

"Penyelundup saat ini cenderung memakai kapal kecil berkecepatan tinggi dengan muatan yang bernilai besar, seperti telepon seluler dan peralatan elektronik," imbuhnya.

Vera, salah seorang anggota Komisi XI DPR mengapresiasi kinerja BC Kepri yang patut mendapatkan kesejahteraan yang seimbang dengan tugas yang diemban.

"Kesejahteraan yang memadai serta sarana prasara patroli yang lengkap sangat mendukung tugas-tugas di laut," katanya saat meninjau gudang barang bukti.

Ia juga tidak hanya merespon soal kesejahteraan petugas, tapi juga keberadaan kantor yang belum pernah direhab sejak dibangun pada 1974 lalu.

Pertemuan antara Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kanwil Khusus Ditjen BC Kepri tersebut berlangsung tertutup dengan agenda mencari masukan terhadap ketersediaan sarana prasarana pendukung pada institusi kepabeanan tersebut.

Rombongan berjumlah 30 orang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Mohamad Sohibul Iman tersebut menggelar pertemuandengan Kepala Kanwilsus Ditjen BC Kepri Nasar Salim beserta jajarannya di aula Kanwil sejak pukul 10.00 WIB - 14.00 WIB.

"`Mereka datang guna melihat langsung sarana prasarana di BC Kepri sebagai bahan masukan di DPR," kata Nasar Salim, usai pertemuan.(Ant/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010