Dirut PLN: Kenaikan TDL Wewenang Pemerintah

Jakarta (ANTARA News) - Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan menyatakan, rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen akan diserahkan sepenuhnya pemerintah.

"Rencana kenaikan TDL sebesar 15 persen pada Juli, itu merupakan domain (wewenang, red) pemerintah," kata Dahlan Iskan, di sela Forum Pertemuan Menteri BUMN dan Komite Kebijakan Publik, bertajuk "Setting Ekonomi Politik dan Prospek BUMN", di Gedung Telkom, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rencana kenaikan TDL akan ditampung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010.

Pembahasan kenaikan TDL ini akan diputuskan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Dahlan, keputusan pemerintah menaikkan TDL tentunya harus melalui pertimbangan-pertimbangan termasuk hitungan subsidi listrik.

"Meski dinyatakan akan naik pada Juli, tentu pada Juni tidak naik. Tetapi pada Juli belum tentu akan naik juga," katanya.

Ia menuturkan, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menaikkan harga setrum, karena TDL sangat sensitif, subsidi, prorakyat, dan menyangkut juga politik.

Meski begitu diutarakan kalaupun nantinya TDL diputuskan naik, ia berharap tarif listrik untuk pelanggan 6.600 VA jangan dinaikkan lagi, karena kenaikannya sudah berlangsung.
(R017/B010)