Pengendalian perubahan iklim harus adil untuk semua negara

Indonesia menjadi negara yang sangat strategis dalam konteks pengendalian perubahan iklim khususnya karena keberadaan hutan tropis di wilayahnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Alue Dohong menegaskan pentingnya mewujudkan usaha pengendalian perubahan iklim yang adil dan bukan hanya ada di tangan negara berkembang seperti Indonesia tapi juga negara-negara maju.

"Kita ingin keadilan di dalam melakukan (pengendalian) perubahan iklim itu dilakukan secara adil antara negara maju dan berkembang. Kita ingin ini tanggung jawab bersama dengan kontribusi berbeda," kata Wamen LHK Alue Dohong dalam konferensi pers virtual peluncuran Festival Iklim 2020 di Jakarta, Rabu.

Indonesia, ujar Alue, menjadi negara yang sangat strategis dalam konteks pengendalian perubahan iklim khususnya karena keberadaan hutan tropis di wilayahnya. Sektor kehutanan dan tata guna lahan sendiri menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk Indonesia.
Baca juga: Denpasar tuan rumah "The Climate Leadership Workshop Phase III"
Baca juga: Enam Rekomendasi untuk Dorong Keadilan Iklim

Dengan upaya sendiri Indonesia menargetkan penurunan 29 persen emisi gas rumah kaca dari bussiness as usual (BAU) dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Karena itu Alue menegaskan peran penting negosiator untuk menyampaikan capaian dan strategi Indonesia untuk mencapai target tersebut. Tidak hanya itu, negosiator juga dapat membantu meyakinkan bahwa tidak hanya hutan tropis yang menjadi fakto dalam mengatasi perubahan iklim, tapi juga industri dan transportasi di kelompok negara-negara Annex I atau negara maju.

"Dalam konteks diplomasi atau politik perubahan iklim, kita harus kuat menyuarakan kepentingan Indonesia agar tidak terjadi pengalihan tanggung jawab dari negara-negara Annex I ke negara-negara non-Annex I atau negara berkembang," tegas Alue.
Baca juga: Indeks iklim global: Kaya-miskin makin terdampak panas ekstrim