Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak untuk memilih kehilangan hak pilih karena tidak punya identitas diri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan jajaran dinas dukcapil dapat ikut menyukseskan Pilkada 2020 dan penanganan COVID-19.
Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dukcapil di daerah agar proaktif mendorong masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera mengurusnya.
Baca juga: Pusat pilih Batam percontohan Pilkada Sehat
Dengan demikian, dinas dukcapil diminta merekapitulasi kebutuhan blangkonya dengan berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.
"Nah, ini saya minta perhatian betul karena ini menyangkut masalah sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti yang mereka memiliki hak untuk memilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri. Identitas diri ini yang paling utama sekali lagi adalah KTP elektronik," kata Mendagri.
Untuk itu, dia terus mengimbau Ditjen Dukcapil beserta jajaran dinas dukcapil di 309 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 agar mengupayakan pembuatan KTP-el bagi masyarakat yang belum memiliki sebelum hari pemungutan suara.
Mendagri tidak ingin lagi terjadi kelangkaan blangko seperti tahun-tahun sebelumnya lantaran anggaran pemenuhan blangko pada tahun ini sudah dipenuhi oleh Menteri Keuangan.
Baca juga: Kesemarakan jelang pesta demokrasi tekan angka golput
Ia mengakui data dukcapil digunakan oleh pihak penyelenggara untuk memeriksa data potensial pemilih.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran dukcapil, kekompakan rekan-rekan dari atas sampai dengan ke bawah itu sudah bisa membuat sistem database yang baik," katanya lagi.
Baca juga: KPU terus sosialisasikan protokol kesehatan kampanye pilkada
Data dukcapil menjadi sangat penting untuk menjadi data utama dalam rangka mendistribusikan bantuan sosial (bansos) dengan cepat dan tepat sasaran.
"Kepada mereka yang betul-betul memerlukan bansos karena terdampak. Ini direkonsiliasi dengan data-data yang lain, seperti data BPJS dan data penduduk miskin, ini sudah kami lakukan," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020