Pemerintah prioritaskan tujuh program percepat pemulihan APBN 2021

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memprioritaskan tujuh program strategis yang ditargetkan mempercepat upaya pemulihan ekonomi imbas COVID-19 dalam APBN 2021 dengan total alokasi belanja negara mencapai Rp2.750 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp2.739 triliun.

“Kesehatan tetap tinggi Rp169 triliun, ada akselerasi pemulihan kesehatan, reformasi JKN dan memastikan health security preparedness makin baik,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam webinar Forum Merdeka Barat di Jakarta, Selasa.

Selain alokasi anggaran kesehatan yang disebut masih tinggi, pemerintah mengalokasikan anggaran terbesar yakni pendidikan 20 persen dari APBN atau mencapai Rp550 triliun.

Anggaran pendidikan ini diarahkan untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan program internasional penilaian pelajar (PISA) dan penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta kompetensi guru.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN 2021 jadi alat pemulihan ekonomi dari pandemi

Kemudian, alokasi belanja untuk perlindungan sosial mencapai Rp421,7 triliun untuk mendukung reformasi perlindungan sosial bertahap yaitu perlindungan sosial komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi populasi masyarakat menua atau aging population.

Sektor infrastruktur juga tidak kalah besar mendapatkan alokasi anggaran APBN 2021 sebesar Rp413,8 triliun melalui penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas tertunda.

Selain itu, lanjut dia, alokasi untuk ketahanan pangan mencapai Rp104,2 triliun melalui peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

Baca juga: DPR RI sahkan UU APBN 2021

Program strategis lainnya yakni pariwisata yang pada tahun 2020 mendapat tekanan paling besar dari dampak COVID-19 menjadi prioritas dengan alokasi mencapai Rp15,7 triliun yang fokus mengembangkan kawasan wisata dan pengembangan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Sektor terakhir adalah bidang teknologi, komunikasi dan informatika (ICT) dengan alokasi anggaran Rp29,6 triliun melalui optimalisasi pemanfaatan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan dan percepatan.

“Efisiensi terjadi juga di sektor swasta, pendidikan dan infrastruktur harus kita siapkan agar menjaga pertumbuhan ekonomi 2021,” imbuhnya.

Pemerintah bersama DPR sebelumnya menetapkan besaran defisit APBN 2021 mencapai 5,7 persen atau sekitar Rp1.006,4 triliun.

Jumlah itu menurun dibandingkan defisit tahun 2020 mencapai Rp1.039 triliun atau 6,34 persen, sesuai komitmen menurunkan besaran defisit fiskal bertahap hingga kembali dalam batas maksimal yakni 3 persen pada 2023.

“Tahun 2022 harus lebih rendah (defisit) mungkin sekitar 4 persen, baru tahun 2023 sesaui komitmen pemerintah itu harus sudah 3 persen atau lebih rendah,” imbuhnya.