E-Goverment Terhambat Kualitas SDM

Bekasi (ANTARA News) - Aplikasi E-Goverment di lingkup pemerintahan daerah belum sepenuhnya didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang Tekhnologi Informasi (TI) sehingga belum berjalan maksimal.

Hal tersebut diungkap dalam seminar bertajuk "Amprokan Blogger" dengan tema Blogger Cerdaskan dan Hijaukan Bekasi di Gedung Pelatihan Mahkamah Konstitusi, Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu.

Acara yang digagas oleh komunitas Blogger dari wilayah Jabodetabek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari praktisi TI seperti Mabruri selaku Staf ahli Kementrian Komunikasi dan Informatika, Budi Putra selaku Country Editor Yahoo Indonesia, dan Romi Satria Wahono seorang ahli bidang TI.

Dalam pemaparannya, Romi Satria Wahono mengatakan minimnya kualitas SDM di lingkup pemerintah daerah telah menyebabkan sejumlah layanan publik melalui fasilitas on line menjadi tidak maksimal. "Contohnya, banyak database tentang Kabupaten mau pun Kota yang tidak diperbaharui sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi," katanya.

Menurut Romi, budaya di pemerintahan telah mendorong sejumlah SDM handal menjadi kurang memiliki mental yang kuat. "Kultur birokrasi telah membuat mereka menjadi tidak berkualitas karena minim pengawasan dan pembinaan. Petugas hanya duduk di belakang kursi dan menunggu perintah atasan," katanya.

Selain itu, kata dia, SDM di bidang TI yang berkualitas telah banyak terserap di dunia usaha dan bisnis yang memiliki persaingan pasar yang lebih ketat dan penghasilan yang relatif lebih tinggi dibanding Pegawai Negeri Sipil.

"Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Saat ini, sudah banyak SDM lulusan SMA dan sederajat yang berkualitas, buktinya, perusahaan saya mampu menghasilkan omset mencapai Rp4 miliar pertahun dengan bantuan enam siswa SMK dan lima siswa SMA di bidang TI. Saya rasa pemerintah juga dapat menerapkan pola yang sama," ujar Romi yang juga sebagai pengusaha perangkat lunak.

Hal senada juga diungkapkan Budi Putra. Menurutnya hambatan E Goverment di tanah air disebabkan oleh Kultur saling berbagi informasi yang masih minim. "Bahkan ada istilah `apabila bisa dipersulit mengapa harus dipermudah`. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini," katanya.

Menurut Budi, manfaat langsung penggunaan E-Government adalah meningkatkan fungsi pelayanan publik serta meningkatkan kinerja SDM yang akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kerja dari Pemerintah di setiap daerah.

"Dengan demikian informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih lengkap, cepat dan akurat dengan biaya yang lebih efisien dalam mengelola informasi. Bahkan, mengundang investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementrian Komunikasi dan Informatika, Mabruri, mengatakan sebetulnya inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2001 lalu. Beberapa yang telah diaplikasikan adalah penayangan hasil pemilu secara on-line dan real time, RI-Net yang menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat, dan penggunaan berbagai media internet di beberapa pemerintah daerah.

"Hambatan di tingkat pemerintah daerah bisa diminimalisir melalui revitalisasi birokrasi dan pengawasan yang ketat dari penanggung jawab kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna fasilitas juga perlu memberikan masukan demi perbaikan kinerja pemerintahan," katanya.

(T.KR-AFR/R009)