Reyjavik (ANTARA News) - Perdana Menteri Islandia, Johanna Sigurdardottir, mengatakan pemerintah kiri-tengahnya akan tetap menjalankan pemerintahan setelah kesepakatan utang luar negeri yang dia prakarsai sepenuhnya ditolak dalam referendum Sabtu.
"Ini tidak akan berpengaruh dalam kegiatan pemerintah. Kami ingin untuk tetap menjalankan tugas dan menghentikan debat. Kami telah mencapai kesepakatan," kata Sigurdardottir kepada televisi swasta.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Islandia, Ossur Skarphethinsson, mengatakan Inggris dan Belanda mengisyaratkan mereka bersedia untuk melanjutkan perundingan-perundingan mengenai utang-utang "Icesave" (Penyelamatan Islandia) setelah warga Islandia sebelumnya menolak kesepakatan dalam referendum.
"Kami menerima indikasi seperti itu," katanya kepada para wartawan.
Ketika ditanya apakah dampak penolakan besar referendum mengenai kesepakatan Icesave juga akan dibahas, dia mengatakan, "Hal itu tentu tidak melemahkan kami." (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
