Pengamat: Masyarakat Agar Hormati Proses Hukum Century

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dan praktisi pers Sujarwo mengharapkan, semua komponen masyarakat agar menghormati proses hukum penyelesaian kasus Bank Century, karena rapat paripurna DPR DPR pada (3/3) telah mengeluarkan keputusan politik tentang adanya pelanggaran dalam "bailout" pada bank tersebut.

Sujarwo mengemukakan hal tersebut di Jakarta, Sabtu, sambil mengatakan, penyimpangan dalam pelaksanaan "bailout" akan ditindaklanjuti dalam proses hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan berpegang pada azaz praduga tak bersalah.

Oleh karena itu, Sujarwo mengharapkan, semua komponen masyarakat agar menyerahkan proses hukum kepada mereka yang diduga melangggar dalam pelaksanaan "bailout" Bank century kepada aparat hukum, sedang pemerintah diharapkan berkonsentrasi melaksanaan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat hingga 2014.

Dia menyambut baik kebijakan Presiden SBY yang tidak akan membubarkan koalisi atas partai-partai yang mendukungnya dan tidak melakukan perombakan kabinet, sehingga Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II agar terus melaksanakan program pembanguan hingga selesai masa jabatannya 2014.

Sujarwo mengharapkan, kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh politik, LSM serta ormas-ormas agar tidak melakukan provokasi kepada masyarakat terhadap jalannya proses hukum dengan tetap berpegang pada azaz praduga tak bersalah.

Sujarwo yang dikenal sebagai penggagas buku "The God's initial Montirisme" bertekad akan berpartisipasi dalam proses politik dan pemilu 2014 melalui partai yang hingga kini belum disebutkan.

"Sesuai cita-cita sepeti yang saya ditulis dalam buku ini bahwa saya akan berpartisipasi dalam Pemilu 2014 mendatang, dengan tekad menyelesaikan persoalan bangsa, tanpa melahirkan persoalan baru," katanya.

Buku setebal 85 halaman itu, memiliki filosofi "montirisme" yaitu menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan persoalan baru.

Dalam bukunya itu, Sujarwo terobsesi agar bangsa Indonesia memiliki rekayasa sosial dalam cara pandangnya, serta cara bersikap guna menghadapi berbagai persoalan, khususnya pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN dan China (CAFTA), sehingga cara berpikir bangsa Indonesia bisa lebih efektif dan efisien.(Ant/R009)