MPR jalin kerja sama pendidikan dengan UNPAD

Jakarta (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjalin kerja sama pendidikan dengan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai menandatangani kerja sama pendidikan antara MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya mengirimkan empat belas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menempuh pendidikan doktoral.

Ia juga mendukung apabila sejumlah anggota MPR RI dan sejumlah perwira kepolisian ingin menempuh pendidikan serupa.

"Tak ada kata berhenti dalam menempuh pendidikan. Apalagi untuk para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian, yang notabene bekerja dalam sektor pelayanan publik. Perlu terus mengembangkan diri dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk menunjang pekerjaan mereka," katanya.

Turut hadir jajaran rektorat UNPAD antara lain Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Ida Nurlinda, Dekan Fakultas Hukum An An Chandrawulan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Indra Perwira, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Hukum Prita Amalia.

Hadir pula Anggota MPR RI Fraksi PAN/Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Victor Siagian, Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto, dan Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 itu mengingatkan, walaupun menghadapi berbagai kesibukan pekerjaan dan rutinitas lainnya, para calon mahasiswa doktoral tersebut tetap harus totalitas mengikuti program pendidikan doktoral di UNPAD.

Terlebih pendidikan dilakukan melalui riset, menuntut para mahasiswa untuk serius belajar.

"Seusai menempuh pendidikan, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang didapat untuk kebaikan. Jadilah manusia berilmu yang semakin rendah hati, bukan justru semakin besar kepala ataupun merasa lebih pintar dari yang lainnya. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya, menerangi manusia dari kegelapan. Karenanya, menjadi manusia berilmu haruslah menjadi manusia yang menerangi sesama," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap adanya kerja sama pendidikan MPR RI dengan UNPAD dapat menambah jumlah doktoral berkualitas di Indonesia.

Mengingat hingga tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan doktoral masih di bawah 100 ribu.

Jika rata-rata per 1 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 143 doktor. Maka jumlah doktor di Indonesia masih jauh dibanding Malaysia yang memiliki 509 doktor per 1 juta penduduk, India dengan 3.420 doktor, Jerman dengan 3.990 doktor, Jepang dengan 6.438 doktor, apalagi Amerika dengan 9.850 doktor.

Selain itu, tak hanya sekadar menambah kuantitas doktor.

Bamsoet berharap para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian tersebut juga harus menambah kualitas lulusan doktoral dengan publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional.

"Itu diperlukan mengingat publikasi ilmiah dari Indonesia masih sangat kecil," pungkas Bamsoet.