Selain itu, tidak banyak masyarakat di wilayah itu memiliki handphone android untuk mengakses internet, katanya di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Senin.
Calon bupati dari jalur perseorangan yang juga mendapat dukungan dari sejumlah partai politik mengemukakan hal itu, ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, terkait kampanye daring.
Pemerintah dan penyelenggara mengharapkan pasangan calon dan partai politik peserta Pilkada 2020 dapat melakukan kampanye secara daring.
Baca juga: Bawaslu Kalbar tangani 8 pelanggaran prokes saat kampanye
Baca juga: Sepekan kampanye, Bawaslu Jabar temukan pelanggaran di empat daerah
Baca juga: Tekan penyebaran, Khofifah kampanye penggunaan masker di Kediri
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu mengatakan jika tidak bisa melakukan kampanye secara daring maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol COVID-19 secara ketat.
"Dari beberapa metode kampanye khususnya yang melibatkan banyak pendukung misalnya pertemuan terbatas, tatap muka, itu memang sangat dibatasi dan diharapkan menggunakan metode daring," katanya.
Tetapi kalaupun tidak, maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol COVID-19 secara sangat ketat seperti mengatur jarak, menggunakan alat pelindung diri, katanya.
Takem Irianto Radja Pono yang berpasangan dengan Herman Hegi Radja Haba atau paket (TRP – Hegi) mengatakan, kampanye daring adalah pilihan kampanye paling murah tetapi tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Padahal, masyarakat pemilih perlu mengetahui visi, misi dan program pasangan calon yang akan dilaksanakan jika terpilih memimpin daerah lima tahun ke depan secara utuh.
Karena itu, pasangan (TRP-Hegi) memilih melakukan kampanye tata muka secara terbatas, walaupun harus berkeliling dari satu titik ke titik yang lain. *
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
