Presiden SBY Diminta Evaluasi Koalisi Partai Demokrat

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan mengevaluasi keberadaan partai-partai anggota koalisi Demokrat yang tidak mendukung Partai Demokrat dalam rapat Paripurna DPR soal Bank Century, kata Ketua Umum DPN Relawan Bangsa HM Suaib Didu.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis sore, Suaib mengatakan, Presiden SBY selaku ketua Dewan Pembina Demokrat berhak meminta Partai Demokrat untuk mengevaluasi partai anggota koalisi yang tidak mendukung dalam Paripurna Pansus Century (3/3), seperti Golkar, PKS dan PPP.

Dalam rapat paripurna DPR, soal Century, Rabu malam (3/3), seluruh anggota DPR Partai Demokrat, mayoritas PKB dan PAN memilih opsi A (212 suara) yaitu kebijakan "bailout" kepada Bank Century sesuai dengan UU, sedangkan mayoritas anggota DPR dari Golkar, PKS dan PPP memilih opsi C (325 suara) bersama partai oposisi PDIP, Gerindra dan Hanura, yaitu kebijak "bailout" melanggar hukum.

Menurut Suaib Didu, jika anggota partai yang koalisi Demokrat, dinilia sudah tidak mendukung jalannya pemerintahan dan kestabilan politik, maka Presiden SBY diharapkan meninjau ulang sistem koalisi tersebut.

Ketika ditanya soal isu perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia bersatu (KIB) II, Suaib Didu mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden SBY.

Suaib menegaskan, masalah penonaktifan terhadap pejabat yang diduga bertanggung jawab dalam "bailout" Bank Century harus dikembalikan ke ranah hukum dengan menjunjung azas praduga tak bersalah, sedangkan keputusan paripurna DPR soal Century adalah keputusan politis.

Dalam pernyataan sikapnya, DPN Relawan Bangsa mengimbau kepada KIB II dan pejabat di sekitar Istana agar tetap menunjukkan loyalitas kepada SBY-Boediono dengan tidak melakukan manuver-manuver politik tanpa seijin Presiden SBY selaku kepala pemrintahan RI.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh politik, LSM serta ormas-ormas agar tidak melakukan provokasi kepada masyarakat terhadap jalannya proses hukum dengan tetap berpegang pada azaz praduga tak bersalah," katanya.

Selain itu, ormas tersebut mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat pemilih SBY-Boediono, agar tetap merapatkan barisan dan tidak mudah terprovokasi, yang dapat menyebabkan stabilitas nasional dapat terganggu.

DPN Relawan Bangsa selaku pendukung masyarakat kepada SBY sejak 2004 sampai saat ini turut bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dalam kepemimpinan SBY saat ini dengan tetap pada prinsip "loyal dan kritis", demikian Suaib Didu.(Ant/R009)