"Dengan investasi sebesar Rp1.300 triliun, maka akan mampu menyerap angka pengangguran terbuka sekitar 41 juta orang," katanya dalam keterangan tertulisnya dari hasil Dialog Kebangsaan FPN, di Jakata, Kamis.
Menurut Agus Miftach, selain dukungan investasi sekitar Rp1.300 triliun, maka diperlukan juga stabilitas politik dan kepastian hukum guna menjamin keberadaan investor serta mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi 7 persen.
"Jika stabilitas politik tidak kondusif, maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 2010 diperkikan hanya di bawah angka 5 persen, sedang target dalam APBN adalah 5,5 persen," katanya.
Dengan demikian, jika pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, maka penyerapan pengangguran tidak akan tercapai karena arus investasi melemah, padahal Indonesia memerlukan laju investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Selain itu, kata Agus, jika pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, maka perekonomian nasional mengalami stagnan. Apalagi dengan pemberlakukan area perdagangan bebas ASEAN dan China (CAFTA), maka produk dalam negeri juga mengalami tekanan berat dari produk asing.
Mantan ketua harian Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga menyoroti kasus penggusuran sektor nonformal seperti pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah, karena sektor ini sebenarnya strategis yang mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
"Sektor nonformal ini sangat penting artinya ditengah situasi perekonomian nasional yang belum kondusif saat ini. Secara kumulatif sektor nonformal menyumbangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 2,5 persen," katanya.
Di samping itu, sektor nonformal juga mampu menyerap pengangguran. "Seharusnya pemerintah mengelurakan kebijakan untuk memaksimalkan sektor nonformal, bukan malah menggusurnya, seperti pengadaan skema kredit tanpa agunan dan penyediaan lokasi yang memadai," ujarnya.
Agus yang dikenal dari tokoh kalangan NU itu juga memprihatinkan mahalnya biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan saat ini, sehingga hal itu akan membuat masyarakat skeptis.
"Dengan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, maka penduduk miskin akan membiarkan anaknya tidak bersekolah dan penyakit yang dideritanya tidak terobati, sehingga dapat berakibat SDM generasi muda Indonesia akan merosot dan kesehatannya tidak prima," katanya.
Padahal, tujuan dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
