Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro mengatakan perlu solusi politik terkait kedudukan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kebijakan "bailout" bermasalah.

"Harus ada solusi politik tingkat tinggi, rekomendasinya apa, kalau Sri Mulyani dipertahankan sebagai menteri keuangan. Itu yang perlu segera diambil," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan, hasil rapat paripurna ini untuk sementara waktu akan membuat kondisi menjadi tidak pasti. Namun demikian, pengaruh ekonominya masih cukup terkendali. Hal ini karena rekomendasi dari rapat paripurna itu tidak menuju pada pemakzulan.

"Hasil ini tidak akan mengoreksi secara besar, pengaruhnya hanya ketidakpastian saja, kan tidak ada impeachment (pemakzulan). Boediono saya rasa akan tetap, yang ada saat ini, Golkar menyerang Sri Mulyani," katanya.

Menurut dia, bila nantinya Sri Mulyani digeser dari kursi menteri keuangan, maka perekonomian Indonesia tetap baik. Namun demikian sebagian agenda yang berhubungan dengan kementerian keuangan seperti infrastruktur, masalah tarif akan tertunda.

Sementara itu, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, memutuskan bahwa "bailout" Century merupakan kebijakan bermasalah. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara setelah lobi tidak mencapai titik temu.

Berdasarkan pemungutan suara, 212 anggota DPR RI menyatakan "bailout" merupakan kebijakan yang benar. Sementara 325 anggota menyatakan "bailout" merupakan kebijakan yang bermasalah. (M041/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010