Kepatuhan Wajib Pajak di Kalteng Sangat Rendah

Palangkaraya (ANTARA News) - Kepatuhan wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha di Kalimantan Tengah pada tahun lalu masih sangat rendah dengan tingkat pengembalian surat pemberitahuan (SPT) hanya sekitar 42 persen.

"Ini memang sangat memprihatinkan dengan rendahnya kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk membayar pajaknya," kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, usai mengembalikan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangkaraya, Rabu.

Pada kesempatan itu, Teras menerima laporan bahwa dari total 24.315 wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Palangkaraya pada tahun lalu hanya sebanyak 10.303 wajib pajak yang menyampaikan kembali SPT tahunan PPh atau sekitar 42,37 persen.

Rendahnya kesadaran membayar pajak terutama terjadi pada wajib pajak badan, yakni dari 6.606 wajib pajak hanya sebanyak 1.706 wajib pajak yang mengembalikan SPT atau sekitar 25,83 persen.

Sedangkan daro 17.709 wajib pajak pribadi tercatat 8.597 wajib pajak diantaranya yang bersedia membayar pajaknya.

Teras berharap semua wajib pajak yang telah terdaftar di wilayah itu untuk segera memenuhi kewajibannya membayar pajak paling lambat akhir bulan ini untuk wajib pajak pribadi, dan akhir bulan April untuk wajib pajak badan.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Palangkaraya Muhammad Baharuddin mengakui, kesadaran membayar pajak di Kalimantan Tengah pada umumnya masih dibawah target pencapaian rata-rata nasional.

"Kesadaran menyampaikan SPT baru 42 persen, atau kurang tujuh persen dari target nasional yang 50 persen. Nampaknya perlu usaha lebih keras lagi untuk mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak ini," kata Baharuddin.

Sebagian besar wajib pajak pribadi di wilayah itu, katanya, merupakan pegawai negeri sipil yang enggan membayar pajak dengan sejumlah alasan, dari mulai persoalan administrasi, hingga sengaja tidak mau membayar pajak.

"Perlu edukasi lebih banyak untuk membina wajib pajak. Sedangkan yang memang benar-benar tidak mau seharusnya perlu ditindak dengan langkah penegakan hukum," katanya.

Meski dari sisi kesadaran masih rendah, KPP Pratama Palangkaraya menyatakan pencapaian target penerimaan dari sektor [ajak secara keseluruhan di wilayah itu mampu melampaui target hingga 112 persen. (RA/K004)