Ketua FKUB Kabupaten Keerom Ustadz Nur Salim Ar Rozy di Arso, Kabupaten Keerom, mengatakan rapat atau pertemuan itu digelar di gedung Gereja GKI Bahterah Arso Swakarsa pada Jumat pagi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama.
"Di antaranya Ketua Klasis GKI Keerom yang juga Ketua PGGK Pdt Frans Mambrasar, Kepala Kemenag Keerom Karel F Mambay, pastor, tokoh Hindu, Muslim, dari para perwakilan dari 18 denominasi gereja di Keerom. Jumlah total ada 40-an tokoh lintas agama," katanya.
Menurut dia, rapat tersebut digelar agar persoalan yang terjadi di Arso, Distrik Arso, Kabupaten Keerom tidak meluas dan merembet ke masalah lainnya, apalagi pilkada di daerah itu akan digelar pada Desember 2020.
"Tokoh lintas agama berharap agar masalah ini tidak lebih parah dan rusuh, apalagi mau pilkada. Kemarin itu demo massa itu bisa dikatakan beringas karena sudah merusak dan membakar fasilitas umum yang sama sekali tidak bersalah, bagaimanapun ini harus diusut," katanya.
Baca juga: Polisi: Tiga orang alami luka tembak saat kerusuhan di Arso Papua
Persoalan pengumuman CPNS formasi 2018 itu, katanya, diharapkan tidak ada warga yang menjadi korban sehingga rapat atau pertemuan itu lebih kepada komunikasi dan koordinasi antara FKUB dan para tokoh agama, 18 denominasi gereja serta dewan adat Keerom.
"Hasilnya, nanti akan kami lanjutkan dalam rapat atau audiens Forkompimda di Kabupaten Keerom, diharapkan pemerintah bisa sigap dan bijak, karena hasil pengumuman itu betul-betul timpang, kami tidak tahu apakah hasil itu murni, karena telah diulur waktunya, sehingga ada pemikiran spekulatif dikalangan warga, ini yang harus diluruskan agar tidak meluas," kata Ustadz Nur Salim Ar Rozy.
Sementara itu, Kapolres Keerom AKBP Baktiar Joko Mujiono dan Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Asgung S bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun, didampingi Sekda Keerom Blasiswa Waluyo Sejati, Sekretaris BKD Keerom Lambert Fonataba dan Ketua DRRD Keerom Bambang Mujiono menggelar rapat atau pertemuan di Mapolres Keerom, Arso Swakarsa.
Dalam pertemuan itu, Ridwan Rumasukun menjelaskan soal penerimaan CPNS formasi 2018 sebagaimana kouta 80 persen orang asli Papua (OAP) Keerom dan 20 persen untuk warga pendatang, yang di dalam formasi itu ternyata ada kouta yang tidak dilamar oleh OAP Keerom.
Terkait pengumuman tersebut, katanya, sudah berkoordinasi dengan Polres Keerom untuk pengamanannya dengan harapan tidak ada protes, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda.
"Saudara-saudaraku yang ada di kampung-kampung dan distrik serta di ibu kota Kabupaten Keerom, marilah kita bekerjasama, bersatu padu, bersinergi, kita banguun Keerom bersama-sama, menuju Keerom yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Keerom," katanya.
Baca juga: Polres Keerom tangkap enam orang terkait pembakaran dan palang jalan
Ridwan yang juga Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua itu menyarankan jika ada persoalan yang ditemui oleh warga Keerom hendaknya bisa disalurkan lewat dewan adat, tokoh gereja atau tokoh agama dan masyarakat untuk nantinya dilanjutkan atau disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom.
Ia menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Keerom mulai diidentifikasikan dan diselasaikan satu persatu.
"Selama saya menjabat disini, setiap saat siap menerima saudara-saudara sekalian, jam 7 pagi tepat, saya sudah ada di kantor. Jadi, silahkan saja, pak Sekda atur waktunya kapan kita diskusi. Keerom adalah milik kita, tidak ada yang akan perbaiki Keerom kalau bukan kita, selain bersatu bangun Keerom yang kita cintai," kata Ridwan Rumasukun.
Mengenai situasi di Kabupaten Keerom, Baktiar Joko Mujiono menyatakan situasi sudah aman dan terkendali, warga pendemo sudah membubarkan diri.
"Dengan ini kami mengimbau kepada masyarakat Keerom terkait pengumuman CPNS ini, mari kita sikapi dengan bijak, meluapkan kekecawaan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lian, atau dapat menggangu keamanan. Jadi, silahkan kalau ada kekecewaan disampaikan dengan benar, bisa kepada wakil rakyat ataupun tokoh agama," katanya.
Sedangkan terkait warga yang diamankan terkait pembakaran kantor Disnaker dan PMK setempat, Baktiar menegaskan bahwa hanya empat orang, tiga diamankan sewaktu demo pada Kamis (01/10) dan satu orang pada Jumat pagi.
"Sementara yang terluka karena kena tembak peluru karet pada saat pembubaran demo tadi pagi itu ada dua orang, yang sedang dirawat di RS Bhayangkara, dimana kondisinya sudah stabil," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan warga melakukan pembakaran di Kompleks Kantor Bupati Keerom, di Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (01/10) sore, sekitar pukul 16.16 WIT, sehingga menghanguskan Gedung Disnaker dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) setempat.
"Untuk kerugian materinya kami masih belum hitung karena masih fokus untuk mengamankan situasi," tutup Baktiar.
Baca juga: Ratusan warga bakar Kompleks Kantor Bupati Keerom
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
