Sidang Dewan HAM PBB Bahas Situasi HAM di Palestina

London (ANTARA News) - Sidang Dewan HAM ke-13 membahas isu dan topik utama antara lain situasi HAM di Wilayah Pendudukan Palestina dan tindak lanjut laporan Tim Pencari Fakta Independen mengenai pelanggaran HAM di Jalur Gaza serta situasi HAM di Myanmar dan Korea Utara.

Delegasi RI (Delri) dipimpin Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Dubes Dian Triansyah Djani, yang menjabat Wakil Presiden Dewan HAM periode 2009-2010 mewakili kawasan Asia, ujar Sekretaris Pertama PTRI Jenewa, Kamapradipta Isnomo kepada koresponden Antara London, Rabu.

Komisaris Tinggi HAM, Navenethem Pillay, menyampaikan empat pokok penting dalam upaya bersama untuk memajukan kinerja Dewan yakni perlunya meningkatkan perhatian khusus terhadap situasi HAM yang kronis.

Dikatakannya Dewan HAM perlu memperbaiki koordinasi antara mekanisme HAM yang ada, kemampuan Dewan HAM untuk mendorong perubahan kebijakan HAM di lapangan serta peningkatan sumber daya guna memenuhi mandat Dewan HAM.

Dalam sidang HAM dibahas Dampak Krisis Ekonomi dan Keuangan global terhadap Pemenuhan HAM, Deklarasi PBB mengenai Pendidikan dan Pelatihan HAM, Hak atas Kebenaran (Right to Truth), Perlindungan Hak Anak serta Pemajuan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Cacat.

Selain itu juga disampaikan laporan yang terkait Hak atas Pangan, Kekerasan terhadap Anak-anak dan Anti-Penyiksaan.

Sidang dijadwalkan akan mengadopsi laporan akhir Universal Periodic Review (UPR) antara lain untuk Brunei Darussalam, Kamboja, Korea Utara, Norwegia, Bhutan, Cyprus dan Portugal.

Delegasi Indonesia dalam sidang Dewan HAM itu berpartisipasi aktif sepanjang persidangan baik melalui penyampaian statement/intervensi dalam setiap mata acara maupun pembahasan dan negosiasi rancangan resolusi/keputusan Dewan.

Dubes juga menyampaikan kemajuan dan tantangan serta pengalaman dan best practices Indonesia dalam upaya peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM baik pada tingkat nasional melalui keberlanjutan demokratisasi yang ditandai keberhasilan pemilu legislatif dan Presiden, demikian Kamapradipta Isnomo.(ZG/K004)