DPRD: Pencairan APBD Terganjal Penyerahan DPA

Jambi (ANTARA News) - Wakil ketua DPRD Kota Jambi H. M Fauzi menyatakanbelum cairnya APBD 2010 Pemko Jambi lebih disebabkan belumdiserahkannya daftar pencairan anggaran (DPA) oleh beberapa satuankerja perangkat daerah (SKPD) di daerah tersebut.

"Berdasarkanhasil rapat dengar pendapat dengan bagian keuangan Pemko Jambi ada duaSKPD yang belum serahkan DPA, sehingga pencairan APBD masih tertunda.Padahal, proses di DPRD Kota Jambi dan Pemprov Jambi sudah tidak adamasalah lagi, ujar Fauzi saat diminta keterangannya di Jambi, Selasa.

Menurut politisi asal Partai PDI Perjuangan itu, hasil evaluasipengajuan rancangan APBD 2010 oleh Pemprov Jambi sudah diparipurnakanoleh DPRD Kota Jambi awal Februari 2010 untuk disahkan menjadi ABPDyang nilainya sebesar Rp586 miliar.

"Untuk itu kami meminta setiap SKPD, khususnya yang belum menyerahkanDPA segera menyelesaikan proses tersebut, sebab jika tidak, kegiatankepemerintahan akan berjalan tidak baik akibat anggaran belum jugacair. Padahal tahun anggaran tahun 2010 sudah memasuki bulan ketiga,"ujarnya.

Terkait hal itu, Fauzi mengaku DPRD dalam waktu dekat akan memanggilbagian keuangan Pemko Jambi guna mengklarifikasi apakah prosespenyerahan DPA sudah selesai atau belum.

Sementara itu, Kabag Humas Pemko Jambi M. Subhi mengatakan, belummengetahui secara pasti apakah proses pencairan APBD tersebut telahselesai atau belum.

"Saat ini prosesnya masih ditangani bagian keuangan, jika penyerahanDPA selesai, otomatis APBD bisa segera dicairkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambimelalui sekretaris dinasnya Isiah mengatakan, belum turunnya APBDmembuat kinerja pemerintahan di beberapa dinas terhambat.

Salah satunya pembayaran pegawai honorer seperti Satpol PP dan petugaskebersihan. Selain itu proses tender di beberapa dinas juga belum bisadilaksanaan.

"Terpaksa pembayaran pegawai honor dan tender belum bisa dilakukankarena anggarannya masuk dalam APBD. Salah satu kegiatan yang bisadilakukan pembelian alat-alat tulis kantor (ATK) yang nilainya tidakterlalu besar," ujar Asiah. (BS/K004)