Ferry mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa, di sela-sela aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan orang anggota elemen masyarakat, seperti Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Serikat Rakyat Miksin Indonesia (SRMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), SPSI, Liga Mahasiswa Demokrasi (LMD), HMI, GMNI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB).
Ferry menyesalkan, kericuhan dalam rapat pariprna DPR, seharusnya rapat paripurna tinggal memutuskan hasil kerja Pansus DPR tentang kasus Century, tidak lagi dengan rapat mengulangi pemanandangan akhir dari fraksi yang sebelumnya sudah dibacakan saat pansus.
Dia juga menyesalkan tindakan repersif aparat keamanan terhada para pengunjuk rasa, padahal mereka hanya melakukan kegiatan moral yaitu mendukung dan mengawal rapat paripurna DPR agar rapat menghasilkan menghasilkan keputusan sesuai aspirasi rakyat Indonesia.
Ferry berharap rapat paripurna DPR apat memutuskan kasus skandal Bank Century sesuai kerja pansus angket DPR soal Century yang telah bekerja selama dua bulan itu dengan seterang-terangnya.
"Kami dari sejumlah elemen masyarakyat se-Jabodetabek meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk menolak kebijakaan neoliberalisme dan menolak pemberlakuan perdagangan bebas kawasan ASEAN dan China (ACFTA), karena akan menghancurkan kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.
Selain itu, kata Ferry, aksi elemen masyarakyat se-Jabodetabek juga meminta rapat paripurna DPR agar menghasilkan keputusan yang seterang-terangnya tentang adanya pelanggaran hukum dalam pemberian dana talangan (bailout) Bank Century serta meyebutkan nama-nama yang diduga terlibat dalam proses "bailout" tersebut dengan mengajukan ke pengadilan.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
