Tren emisi GRK Indonesia fluktuatif meningkat sejak 2000

Jakarta (ANTARA) - Inventarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan tren emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia fluktuatif dan cenderung meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2000 hingga 2018.

"Tren yang kita lihat, emisi per tahun sampai 2018, dari 2000 terjadi fluktuasi. Naik turun dan fluktuasi itu meningkat sampai 2018. Jadi emisi memang betul meningkat," kata Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Syaiful Anwar dalam media briefing "Pencapaian NDC Indonesia Kita Optimistis" secara virtual di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Emisi GRK transportasi nasional turun signifikan di masa PSBB

Baca juga: Capaian pengurangan emisi GRK DKI 2020 baru 0,93 persen

Berdasarkan table inventarisasi emisi GRK nasional sejak 2000 hingga 2018 dari sektor energi, industri dan penggunaan produk (IPPU), agrikultur, hutan dan penggunaan lahan (FOLU) serta gambut, limbah, menunjukkan sektor energi dan kehutanan serta penggunaan lahan menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia.

Jika emisi dari hutan dan lahan serta gambut sangat berfluktuasi, maka sektor energi perlahan mengalami peningkatan sejak 2000.

Jika di 2000 emisi GRK dari energi mencapai 317.609 gigagram karbon dioksida ekuivalen (GgCO2e), pada 2018 angkanya sudah mencapai 595.665 GgCO2e. Untuk sektor kehutanan, penggunaan lahan dan gambut tingkat emisi berfluktuasi, beberapa yang tertinggi terjadi di 2000 yang mencapai 661.590 GgCO2e, 2006 mencapai 564.121 GgCO2e, 2009 mencapai 559.800 GgCO2e, 2013 mencapai 582.823 GgCO2e, 2014 mencapai 714.707 GgCO2e, 2015 mencapai 1.565.579 GgCO2e, dan di 2018 mencapai 723.510 GgCO2e.

Dari data GRK diketahui nilai emisi GRK 2018 mencapai 226 megaton karbon dioksida ekuivalen (MgCO2e) atau 12,3 persen di bawah Business as Usual 2018. Angka tersebut diperoleh dari nilai emisi baseline BAU periode 2010-2030, dimana tahun 2010 mencapai 1.334 MtonCO2e dan 2030 mencapai 2.869 MtCO2e, sedangkan 2018 berdasarkan pemodelan mencapai 1.863 MtCO2e, sedangkan nilai emisi hasil inventarisasi GRK 2018 mencapai 1.637 MtCO2e.

Baca juga: KLHK: Indonesia dapat pengakuan dunia atas usaha menekan emisi GRK

Penurunan terhadap BAU itu membuat penurunan emisi GRK 2018 belum mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) atau CM1 di 2018 yang ditetapkan sebesar 23,9 persen. "Jadi masih ada minusnya. Capaian angka penurunan atau pengurangan emisi GRK 2018 kalau dikurangi jadi 226 MtCO2e atau hanya 12 persen," katanya.

Sehingga, kata Syaiful, dengan profil emisi GRK menunjukkan pola yang fluktuatif tersebut, aksi mitigasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK di sektor kehutanan dapat dilakukan dengan menurunkan deforestasi, peningkatan penerapan prinsip sustainable forest management (SFM) dan pengendalian kebakaran gambut.

"Dengan upaya mitigasi yang tepat dan sukses, diharapkan inventarisasi GRK itu menghasilkan angka pada garis hijau atau di bawahnya (NDC). Presiden juga sampaikan target 2020 adalah 26 persen, dari 25,5 persen dibulatkan, sehingga diharapkan nanti NDC kita bisa berada di warna hijau atau di bawahnya. Itu jadi harapan bersama," ujar dia.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rhuanda Agung Sugardiman di kesempatan yang sama mengatakan sebetulnya Indonesia yakin dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut, emisi akan rendah dan tentu akan membantu mencapai target penurunan emisi nasional.

Baca juga: Pemerintah kerja keras capai penurunan emisi gas rumah kaca 26 persen

Baca juga: Pemerintah antisipasi lonjakan emisi saat pemulihan ekonomi nasional

Oleh karena itu, katanya, Presiden Joko Widodo sudah meminta untuk dicarikan solusi permanen mengatasi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Salah satunya dengan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) untuk membasahi gambut agar tidak terbakar.

Selain itu, rehabilitasi hutan dan lahan kritis seperti yang beberapa kali disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sebelumnya KLHK mengalokasikan 60-70 persen anggarannya untuk konservasi dan rehabilitasi, dan itu diyakini akan menjadi kontribusi nyata untuk menurunkan emisi GRK.