Unjuk rasa ribuan buruh yang didominasi kaum perempuan itu dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di depan Kantor PT Jamsostek di Jalan Pramuka Kudus.
Peserta aksi mengusung sejumlah poster yang bernada penolakan terhadap monopoli PT Jamsostek, karena mereka merasa nyaman dengan pengelolaan dana Jamsostek oleh Pusat Koperasi Karyawan Industri Rokok Kudus (PKKIRK).
"Kami minta PT Jamsostek jangan menuntut para buruh untuk menjadi peserta, karena pengelolaan dana Jamsostek di PKKIRK dinilai lebih efektif dan proses pencairannya juga mudah," ujar orator aksi, Bambang.
Selain itu, kata dia, PKKIRK juga memberikan program beasiswa bagi anak para buruh, sedangkan PT Jamsostek tidak memiliki program serupa.
Para buruh rokok juga mendapat perlindungan dan jaminan yang disyaratkan dalam undang-undang, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
"Kami juga menuntut jaminan hari tua para buruh harian yang sebelumnya menjadi peserta di PT Jamsostek Cabang Kudus sejak tahun 1994-1998," ujarnya.
Ditambahkan orator aksi yang lain Andreas Hua yang juga Ketua PC FSP RTMM SPSI Kudus. "Kami tegaskan, PT Jamsostek jangan mengganggu para buruh rokok di Kudus karena sudah nyaman dengan PKKIRK," ujarnya.
Apalagi, kata dia, para buruh pernah dilecehkan oleh PT Jamsostek, terutama para buruh rokok harian dan borong dianggap tak mampu membayar iuran bulanan.
"Tapi, kenapa sekarang ini PT Jamsostek justru mengusik para buruh rokok agar menjadi peserta jamsostek di PT Jamsostek," ujarnya.
Ia menegaskan, PT Jamsostek harus ditolak karena pernah bertindak semena-mena. "Selain itu, pengelolaan program Jamsostek di PKKIRK juga lebih efektif dan mudah karena tidak perlu syarat yang berbelit-belit," ujarnya.
Ia mengancam, akan kembali mengerahkan sekitar 65.000 buruh di Kudus untuk melakukan aksi serupa, jika tidak ada tanggapan.
Sementara itu, Kepala PT Jamsostek Cabang Kudus Muhammad Triyono mengatakan, aspirasi para buruh di Kudus akan disampaikan ke daerah atau ke pusat. "Pasalnya, kami di Kudus hanya sebagai pelaksana kebijakan," ujarnya.
Apabila PT Jamsostek Kudus memiliki kewenangan untuk menanggapi, katanya, pihaknya tentu akan menanggapinya segera.
(AN/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
