Pakar kesehatan: PSBM perlu pengawalan tokoh yang disegani

Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof dr Hasbullah Thabrany mengatakan pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) perlu mendapat pengawalan lebih masif dari para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang lebih disegani, sehingga bisa lebih efektif.

"Jadi kalau mau dibatasi yang mengawasi itu jauh lebih kompleks jadinya. Karena untuk masing-masing RT/RW dan juga perkantoran. Artinya diperlukan makin banyak orang yang harus mengawal, memeriksa, menegur atau memberi sanksi," katanya melalui sambungan telepon dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan secara konsep, kebijakan PSBM tersebut sebenarnya cukup bagus untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di tingkat RT/RW atau kelurahan dan juga perkantoran.

Namun demikian, pelaksanaan di lingkup wilayah yang lebih kecil kerap menghadapi kendala yang lebih kompleks dan bersifat lokal, seperti adanya isu senioritas dan kekerabatan antara pengawas kebijakan dan masyarakat yang dikawalnya.

"Jika lingkup pengawasannya di tingkat RT/RW atau tingkat kelurahan, artinya diperlukan makin banyak orang yang harus mengawal, memeriksa, menegur atau memberi sanksi. Nah, semakin banyak orang yang menegur atau memberi sanksi untuk menjalankan aturan-aturan itu, maka semakin banyak kemungkinan terjadi variasi atau perbedaan-perbedaan yang saya khawatir tidak efektif jadinya," kata dia.

Untuk itu, menurut dia diperlukan ketegasan dari orang-orang yang melakukan pengawalan atau yang memberikan sanksi kepada para pelanggar sehingga penerapan PSBM dapat ditegakkan.

"Kalau semua yang mengawal di tingkat RW atau kantor punya sikap dan punya ketegasan yang sama, memang bagus. Tapi kalau mereka kemudian tidak berani menegur karena kawannya, karena atasannya, ataupun karena lebih senior, lebih tua di daerah itu, nah ini yang jadi masalah," ujar Prof Thabrany.

Oleh karena itu, ia mengatakan solusi untuk dapat menerapkan PSBM dengan efektif adalah perlunya peran penting dari para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang setiap ucapan dan perbuatannya dipercaya dan diikuti oleh masyarakat setempat.

"Jadi kuncinya adalah ini bagus secara konseptual didelegate. Tetapi harus syaratnya satu, yang memeriksa, mengawal punya kemampuan, punya kompetensi, punya keberanian dengan standar yang sama," demikian Prof Thabrany.