LIPI: Pendidikan harus responsif terhadap kondisi sosial-budaya Papua

banyak kekhususan yang perlu dilakukan termasuk dalam pendidikan masyarakat adat

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan perlunya penyusunan desain pendidikan jangka panjang untuk tanah Papua yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial dan budaya warga asli Papua.

"Ini yang memang kami lihat belum nampak meskipun misalnya dari undang-undang otsus (otonomi khusus) secara regulasi itu sudah ada tawarannya seperti itu tapi memang di tataran implementasi belum ada desain pendidikan yang bersifat jangka panjang yang bisa memahami secara responsif terhadap kebutuhan orang asli Papua," kata Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Anggi Afriansyah dalam acara peluncuran virtual "Buku-Buku Tantangan dan Solusi Tanah Papua dari Sisi Kependudukan" diikuti di Jakarta, Kamis.

Pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan di Papua harus dibarengi dengan pendampingan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi orang asli Papua.

"Sementara kebijakan pendidikan di Indonesia kemudian ketika kita coba implementasikan di Papua itu seringkali 'mental' karena memang kebijakan pendidikan yang diberikan itu tidak responsif terhadap kondisi masyarakat baik dari segi geografisnya, segi demografinya, segi sosial dan budaya," tutur Anggi.

Anggi mengatakan rancangan pembangunan pendidikan harus didesain secara dialogis dengan melibatkan berbagai pihak sehingga tercapai sebetulnya keinginan orang asli Papua dengan mengetahui dan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka tentang pendidikan.

"Bagaimana pendidikan yang memang bisa mendasarkan pada konteks lokal, bagaimana pendidikan yang bisa membuat mereka kemudian dapat meraih mimpi dan imajinasi mereka karena juga ini menjadi persoalan ketika tidak ada pendampingan dengan hati anak-anak kemudian semakin tertinggal, dan itu terbukti dari berbagai program yang kemudian digelontorkan dan tidak efektif," ujarnya.

Anggi menuturkan ketika melihat potret di lapangan, banyak sekali situasi yang begitu kompleks yang tidak hanya bisa dijawab oleh pendekatan administratif dan teknis dalam pembangunan pendidikan di Papua.

Tim penulis buku mengkritik pola yang sangat formalistis dalam pendekatan pembangunan pendidikan di Papua yang basisnya adalah angka statistik dan capaian-capaian program.

Padahal pendidikan di Papua memerlukan kekhususan tertentu yang disesuaikan dengan konteks lokal.

"Kalau kita bicara Papua secara menyeluruh kemudian juga pembangunan pendidikan bagi anak Papua ada banyak kekhususan yang perlu dilakukan termasuk dalam tentang pendidikan masyarakat adat," kata Anggi.

Dari wawancara dengan orang asli Papua, tim penulis buku mendapatkan pendidikan adat dipinggirkan, padahal nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat asli Papua bisa diadaptasi ke dalam konteks pendidikan modern.

Tim penulis juga menyoroti bahwa ada isu yang memang sangat paradigmatis dan fundamental berkaitan dengan cara memandang orang Papua melalui pendidikan.

Orang Papua menganggap bahwa ketika anak sudah dididik oleh sosok tertentu yang dianggap berpengaruh harusnya mereka menjadi cakap, misalnya ketika anak-anak Papua dididik untuk berburu, maka mereka pasti bisa berburu. Itulah mengapa kemudian ketika ada yang tidak naik kelas, mereka akan marah.

Ada juga isu-isu teknis yang menjadi masalah terhadap pembangunan pendidikan di Papua seperti ketersediaan guru yang kurang memadai, kurikulum yang tidak sesuai dengan konteks lokal, dan ketidaksesuaian dengan konteks lokal.

"Jadi situasinya menjadi dilematis, dibangun sekolah baru tapi tidak disediakan guru misalnya, dibuat laboratorium komputer tapi tidak ada listrik," ujar Anggi.