Ramallah (ANTARA News) - Bentrokan sengit meletus Jumat malam antara demonstran Palestina dengan tentara Israel di beberapa kota kecil Tepi Barat, dalam protes terhadap kegiatan permukiman Yahudi, kata beberapa saksi mata seperti dikutip Xinhua.

Saksi mata tersebut mengatakan beberapa pegiat perdamaian Palestina dan asing cedera setelah personil Angkatan Bersenjata Israel menghadapi dua unjuk rasa terpisah setiap pekan untuk menentang pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat Sungai Jordan.

Protes itu berlangsung di dua desa Tepi Barat, Belein dan Ne`lein, di sebelah barat Ramallah, tempat saksi mata mengatakan tentara Israel menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pemrotes.

Sementara itu, rakyat Palestina bentrok dengan tentara Israel di Desa Assira, dekat Nablus, dan Desa Al-Ma`sara di dekat Bethlehem. Rakyat Palestina melemparkan batu ke arah tentara, yang menembakkan gas air mata.

Tak ada laporan mengenai korban cedera.

Partai Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengutuk keputusan pemerintah Israel baru-baru ini untuk membangun 600 rumah baru di sebelah utara Jerusalem Timur, yang diduduki.

Kendati ada upaya AS, rakyat Palestina terus menolak dilanjutkannya pembicaraan perdamaian, yang macet, dengan Israel, dan menyatakan Israel mesti sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman sebelum dilanjutkan perundingan perdamaian.

Pada hari yang sama, Sidang Majelis Umum PBB mensahkan resolusi untuk menyampaikan kembali seruannya agar Palestina dan Israel "melakukan penyelidikan yang independen, dapat dipercaya dan sejalan dengan standard internasional mengenai pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi dan kemanusiaan internasional".

Rancangan resolusi yang ditaja Arab disahkan dengan 98 suara yang mendukung, tujuh menentang dan 31 abstein.

Resolusi tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon melapor kembali ke Sidang Majelis Umum, yang memiliki 192 anggota, "dalam waktu lima bulan mengenai penerapan resolusi saat omo, dengan tujuan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, jika perlu, oleh lembaga dan badan PBB yang terkait, termasuk Dewan Keamanan".(*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010