Ubah narasi perubahan iklim dari beban jadi kesempatan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional Nur Masripatin mengusulkan agar narasi perubahan iklim diubah dari beban menjadi kesempatan

Nur dalam 3rd APIK Indonesia Network International Conference 2020 yang dilaksanakan virtual diakses dari Jakarta, Selasa, mengatakan transformasi diperlukan untuk mengubah kondisi setelah pandemi COVID-19 menjadi lebih berkelanjutan.

Digital transformasi dapat menjadi cara, memanfaatkan teknologi dan inovasi yang diperlukan di semua aspek kehidupan.

Ia juga mengatakan perlu mengubah narasi untuk melihat perubahan iklim bukan hanya sebagai beban, tetapi juga menjadikannnya sebagai suatu kesempatan untuk melakukan transformasi ke arah kehidupan yang lebih rendah karbon.

Baca juga: Indonesia dapat memimpin aksi iklim dengan SVLK, sebut Dubes COP26

Baca juga: Peningkatan kapasitas SDM jadi keharusan demi aksi iklim yang ambisius

Peningkatan kapasitas diperlukan, namun demikian untuk negara miskin dan berkembang dibutuhkan fleksibilitas antara mengatasi perubahan iklim dan memenuhi kebutuhan negerinya.

Nur mengatakan teknologi dan inovasi dapat dieksplorasi sedemikian rupa agar dapat melaksanakan aksi pengendalian iklim yang lebih ambisius, sehingga mampu mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan tidak melewati budget emisi yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Ketua Bersama Komite Paris untuk Pengembangan Kapasitas di bawah UNFCCC Marzena Chodor mengatakan sejak pelaksanaan Conference of Parties (COP) 25 untuk perubahan iklim di Madrid, Spanyol, pada 2019 lalu komite dalam lima tahun ke depan fokus bekerja di tiga area prioritas, yakni peningkatan kapasitas, mengidentifikasi gap kapasitas pengendalian perubahan iklim di negara-negara para pihak, mempromosikan kesadaran dan memastikan komitmen para pemangku kepentingan mengatasi perubahan iklim.

Dengan cara itu ia mengatakan diharapkan adanya kesiapan tiap negara menjalankan Paris Agreement di awal 2021. Dan mampu memberikan rekomendasi untuk para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut dalam laporan tahunan.

Saat ini, menurut dia, komite juga sedang membangun koordinasi informal yang rencananya melibatkan akademia, sektor swasta, komunitas untuk kolaborasi peningkatan kapasitas di bawah konvensi. Untuk merespons kebutuhan sesuai dengan publikasi yang sudah dikeluarkan komite di 2019, maka mekanisme koordinasi informal tersebut dibahas anggota komite.*

Baca juga: Kekhawatiran generasi muda dan komitmen Indonesia terkait krisis iklim

Baca juga: Generasi muda dunia lakukan protes lawan perubahan iklim