"Ya kalau diajak (koalisi) siap, tunggu kongres," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia meyakini dalam kongres nanti akan ada regenerasi di tubuh PDIP. "Sudah pasti, pasti jadilah," katanya.
Sementara itu, terkait isu terkini, ketua MPR itu tidak setuju adanya pemakzulan, baik Presiden maupun Wakil Presiden. Menurut dia, pemakzulan membuat ongkos politik cukup mahal.
"Saya tidak setuju, secara hukum mungkin bisa, tetapi kalau saya ditanya, saya tidak setuju, `costnya` (biayanya) kemahalan," katanya ketika ditanya soal pemakzulan.
Begitu pula saat ditanya soal posisi Boediono sebagai wakil presiden dalam pemakzulan. "Wakil Presiden kayaknya tidak mungkin," katanya.
Isu pemakzulan sebelumnya menguat seiring dengan kasus Bank Century meski tidak ada satupun fraksi yang menyatakan akan ada pemakzulan. Dalam perkembangannya, panitia Khusus Hak Angket Century DPR telah memberikan pandangan akhir masing-masing fraksi.
Dalam pandangan tersebut, empat fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKS dan Hanura menyebut nama-nama pejabat yang dinilai bertanggungjawab, di antaranya menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lima fraksi lainnya yaitu Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP dan Gerindra tidak menyebutkan nama-nama pejabat yang bertanggungjawab. Hanya dua fraksi yaitu Demokrat dan PKB yang menilai kebijakan bailout (dana talangan) tersebut tidak bermasalah.
Sementara itu, akibat dari pandangan fraksi tersebut, kabar tentang perpecahan koalisi pun berhembus, meski hal ini dibantah oleh berbagai sumber dari partai-partai koalisi.
Hal ini karena dua partai koalisi pemerintah yaitu Golkar dan PKS secara tegas menyatakan dana talangan Bank Century bermasalah dan menyebut mantan Gubernur BI yang kini jadi Wakil Presiden bersama dengan Sri Mulyani ikut bertanggung jawab.
Sementara itu Ketua MPR Taufiq Kiemas telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan, tidak bicara soal wacana pemakzulan dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono.
"Tidak mungkin saya bicarakan itu dalam pertemuan," ujar Taufiq dalam konferensi pers usai pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tujuan kedatangan pimpinan MPR kepada Presiden hanya untuk menyampaikan agenda paripurna MPR pada 1 Maret 2010 yaitu membahas dan mengesahkan tata tertib MPR yang sudah harus selesai enam bulan sejak pimpinan MPR periode 2009-2014 dilantik.
Selain itu, pimpinan MPR juga ingin mengundang Presiden Yudhoyono untuk menghadiri peringatan hari lahir Pancasila yang akan diselenggarakan MPR pada 1 Juni 2010.
(T.M041/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
