Pemerintah ungkap perusahaan global jajaki pengadaan vaksin COVID-19

pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa perusahaan global menjajaki pengadaan vaksin COVID-19 melalui Kementerian Kesehatan seperti Pfizer dan Johnson and Johnson.

"Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perusahaan tersebut sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan.

Dia menjelaskan perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020.

Sementara itu, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp18 triliun untuk program vaksinasi.

Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, pemerintah sedang menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19, roadmap (peta jalan) pelaksanaan vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

Dashboard tersebut, kata dia, untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

Untuk roadmap vaksinasi, kata dia, pemberiannya akan diprioritaskan untuk mereka yang bekerja di garda terdepan, misalnya pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri.

Pemerintah juga menjaga stok obat yang terkait COVID-19 di dalam negeri, seperti oseltamivir, klorokuin, azythromicin, dan favipiravir.

"Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP, ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok," imbuhnya.