Presiden: Kesepakatan Atasi Perubahan Iklim Mendesak

Denpasar (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak semua pihak untuk segera menyepakati aturan dan komitmen terkait perubahan iklim karena waktu yang tersedia untuk instrumen pengganti protokol Kyoto semakin tipis.

"Saya mendengar adanya rencana pertemuan informal tingkat menteri mengenai perubahan iklim, di Bali. Saya mendorong untuk memanfaatkan forum ini guna mencari solusi terbaik. Kita ingin menghasilkan konsensus yang lebih mengikat. Kita ingin mewujudkannya pada Konferensi perubahan Iklim di Meksiko mendatang, satu hasil yang nyata," kata Presiden saat membuka pertemuan ke-11 Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Rabu siang.

Presiden menambahkan dalam 12 tahun terakhir, dunia mengalami kenaikan suhu tertinggi sejak tahun 1850. Kenaikan suhu sebesar itu akan mengakibatkan peningkatan permukaan air laut.

"Kita tidak dapat mengabaikan fakta ini. Kenaikan satu meter permukaan air laut, berdampak negatif terhadap jutaan orang yang hidup di bumi kita," katanya.

Kepala Negara menyatakan keanekaragaman hayati yang dimiliki, juga menghadapi ancaman yang sangat mencemaskan. Lebih dari 50.000 jenis tumbuhan mengalami kepunahan. Hampir 4.000 spesies vertebrata endemik, berpotensi hilang tak berbekas pada akhir abad ini.

"Sekitar 60 persen ekosistem dunia dari hutan dan lahan sampai karang laut dan sabana akan mengalami kerusakan serius," tegasnya.

Presiden juga menyampaikan rasa prihatin pada tata kelola lingkungan global.

"Saya secara pribadi sangat prihatin terhadap proliferasi dan fragmentasi kesepakatan lingkungan multilateral. Hal ini menyebabkan fungsi dari masing-masing kesepakatan itu tidak dapat berjalan optimal. Karena itulah, kita harus menguatkan koordinasi, koherensi, dan efektivitas tata-kelola lingkungan global dalam sistem PBB. Kita juga harus memastikan efektivitas dan koherensi aksi global dalam mengatasi permasalahan lingkungan," paparnya.

Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ada pilihan lain, kecuali meningkatkan kapasitas UNEP sebagai badan PBB yang bertanggung jawab langsung terhadap permasalahan lingkungan.Berikan mandat yang kuat terhadap UNEP.

"Berikan pula kewenangan dan tanggung jawab yang besar. Dan, berikan pula pendanaan yang cukup untuk menjalankan mandat dan tanggung jawabnya," katanya.
(P008/B010)