Menkeu Lantik Anggito Abimanyu

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu, melantik Anggito Abimanyu menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu setelah sebelumnya berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Ini adalah pelantikan yang kedua bagi Pak Anggito, meskipun waktu itu menjadi Plt. Saya juga melantik secara simbolik bersama-sama dengan eselon I lainnya pada 2006," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.

Sebelum resmi menjadi Kepala BKF Kemenkeu, Anggito menjabat Plt Kepala BKF yang merangkap menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pasar Modal sejak 2006.

Sebelumnya BKF hanya sebagai unit di Kemenkeu dan baru sekitar 3 tahun ini menjadi badan yang setingkat dengan direktorat jenderal (eselon I) lainnya di Kemenkeu.

Menkeu mengharapkan agar Anggito bisa memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di BKF dan membuat kebijakan secara jelas dan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Kita bisa menjelaskan secara baik kepada masyarakat. Karena masyarakat lihat kebijakan itu tidak ada biayanya. Itulah hal yang sulit," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengingatkan Anggito akan sumpah jabatannya yang baru ia bacakan. Dalam sumpah tersebut, pejabat negara harus berhati-hati menerima sesuatu dari suatu pihak.

Sementara itu Anggito menyatakan siap memperbaiki SDM BKF karena memang hingga saat ini sekitar 50 persen pegawai BKF masih Plt sehingga tidak fokus pada tugasnya karena memiliki jabatan di unit lain Kemenkeu. Selain itu, BKF juga masih kekurangan SDM. Saat ini pegawai BKF berjumlah 300 orang sedangkan yang diperlukan sekitar 400 orang.

"SDM kita masih kurang jumlahnya, kita masih butuh pegawai untuk belajar ke luar negeri biar bisa bersaing sehingga BKF menjadi satu unit analis dengan kemampuan analisis yang baik karena BKF kan ada kebijakan untuk luar negerinya. Jadi, dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik," ujar Anggito

Sebelumnya nama Anggito Abimanyu juga sudah diumumkan akan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan namun hingga saat ini belum juga dilantik karena alasan administrasi yaitu belum berstatus sebagai pejabat eselon I.(ANT/A024)