Padang (ANTARA News) - Para Camat dan Wali Nagari (Kepala desa, red) menilai bantuan perbaikan rumah korban gempa Sumatera Barat yang rusak berat sebesar Rp15 juta tak banyak membantu masyarakat.
Bahkan dikhawatirkan akan membuat bencana karena penyaluran terlambat, kata Yonrisal, salah seorang peserata Koordinasi utusan Nagari Sasak Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat, Rabu.
Keluhan dan penilaian itu, teruangkap dari para camat dan Wali Nagari dari enam kebupaten/kota dalam rapat koordinasi dan sosialisasi rehabilitasi dan rekonstuksi pascagempa Sumbar 30 September 2009 berlangsung di Inna Muara Hotel Padang, Selasa.
"Jangan sampai dana bencana jadi bencana dikemudian hari, karena indikasinya sudah ada, dimana penempelan tanda-tanda kerusakan saat tahap darurat pada dasarnya tidaklah valid," katanya.
Ia juga mengharapkan, kecepatan turunnya dana bantuan, dan nilainya tak tepat kalau hanya sebesar Rp15 juta, karena turunnya bertahap.
Kesempatan itu, Camat IV Nagari Agam, Welfizar memaparkan masalah lain, karena di daerahnya sudah ada Kelompok Masyarakat (Pokmas), apakah akan dibentuk lagi.
Bantuan stimulus untuk korban gempa, menurut dia, akan membawa petaka bagi camat, wali nagari karena sangat minim.
Welfizar berharap, fasilitator yang disiapkan turun ke lapangan harus benar-benar matang dalam komunikasi dengan kelompok nantinya.
Pada kesempatan itu, Camat dari Kota Pariaman, Yota Balad, mempertanyakan, Non Goverment Organization (NGO) telah membantu sebelumnya terhadap sebagian korban gempa, apakah mereka masih dibantu?.
"Ini bantuan yang amat rumit bagi camat dan wali nagari nantinya," ujar Yota.
Bahkan, menurut Camat Batang Anai Murlis Muhammad, soal dana stimulus untuk korban gempa berat direalisasikan di tengah kekerabatan yang masih melekat.
"Hingga hari ini, telinga saya masih mendengar. Mereka butuh uang. Bukan butuh rumah. Karena mereka sudah swadaya mendirikan kembali," ujarnya.
Jadi, apakah karena bantuan yang dikucurkan akan dirobohkan, sementara dana yang diberikan tidaklah cukup dan penyalurannya bertahap pula. Selain keluhan tersebut, validitas data yang digunakan juga banyak diprotes karena pendataan sangat tidak profesional.
Dalam kesempatan pembukaan rapat koordinasi dan sosialisasi rehabilitasi dan rekonstuksi itu, Sekdaprov Sumbar, Firdaus K, menyatakan diperlukannya mekanisme dan aparatur yang berani dalam menuntaskan masalah bantuan stimulus gempa.
Belum lagi bantuan gempa 2007, yang masih ada sebagian belum dikucurkan dan mengendap di Pemprov karena ketiadaan data yang valid.
Jadi, kata Sekda, Rakor ini diharapkan dapat mendudukkan mekanisme agar tidak ada masalah di lapangan, karena pilot project menentukan dana selanjutnya diturunkan.
Menanggapi berbagai keluhan dari camat dan wali nagari, Deputi Rehab Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Medi Herlianto, menyampaikan seputar manajemen kebencanaan yang mesti dilakukan dan disadari di setiap daerah.
Pelajaran penting sejak 2004 hingga 2009, di negeri ini, sadar terhadap bencana harusnya memulai untuk membangun mekanisme sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana.
"Banyak kota dan kabupaten yang belum membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Institusi ini beda dengan Satkorlak yang bekerja saat terjadi saja. Sedangkan BPBD adalah penanggulangan dengan program kebencanaan," jelas Medi yang akan dilantik jadi BNBD Sumbar ini.
Medi menambahkan, resiko kerugian bisa dikurangi dengan menambah kapasitas sadar bencana lewat program mitigasi.
Rakor dan sosialisasi rehab dan rekon Sumbar, juga berkaitan dengan mekanisme dan koordinasi data.
Kabid Perumahan dan Tarkim Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, Ir. Fachruddin MSc sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) rehab rekon perumahan memaparkan sistem dan jalur keuangan.
"Bukan kita membuat ruwet. Tapi pertanggung jawaban keuangan memang harus dijalankan dengan semestinya. Dan sasarannya jelas," kata Fachruddin.
Sementara, Febrin A Ismail dan Medi Herlian dari Tim Pendukungan Teknis (TPT) Rehab Rekon Sumbar memaparkan soal rumah aman gempa dan kebencanaan.
Febrin menanggapi keluhan yang terjadi pada camat dan wali nagari, menyatakan verifikasi data tanpa meniadakan hasil dari data sebelumnya jalan penting untuk membentuk kelompok masyarakat. (SA/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
