Komite PC-PEN bahas pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi

Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian.

Bintan (ANTARA) -
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) kembali membahas dan memutuskan isu-isu strategis dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Paparan dan masukan dari para menteri maupun pimpinan lembaga negara, dibahas secara rinci sejak pagi jam 09.00 WIB sampai sore jam 17.30 WIB. Semuanya berangkat dengan niat dan semangat yang sama, yaitu agar kesehatan segera pulih dan ekonomi cepat bangkit,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu.

Airlangga sehari lalu memimpin Sesi Panel Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN dan Kementerian/Lembaga. Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, rapat membahas capaian program dan realisasi penyerapan anggaran program PC-PEN, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, serta penyelenggaraan pilkada pada Desember 2020.

Penyerapan anggaran PC-PEN menunjukkan tren positif, hingga minggu ini sudah mendekati 40 persen. Rapat pun menyimpulkan agar perluasan program dan usulan program baru bisa segera difinalisasi untuk menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar, juga akan terus didorong.

“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK tadi, jangan takut mengeksekusi program selama proses penganggaran telah sesuai prosedur dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Mengenai vaksin, kata dia pemerintah sedang menyelesaikan "roadmap" rencana nasional, dan rancangan peraturan presiden mengenai Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan menargetkan pengadaan vaksin akan sesuai target waktu pada akhir tahun 2020 sudah tersedia, dan mulai didistribusikan pada awal 2021.

“Sampai vaksin benar-benar diperoleh dan didistribusikan, masyarakat diimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan Kemenkes terus menjaga ketersediaan obat-obatan yang diperlukan,” kata Airlangga.

Dalam Rakorpim Komite PC-PEN ini, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ikut hadir, juga mengingatkan agar proses pengadaan vaksin harus benar-benar diperhatikan dari hulu hingga hilir.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri menitikberatkan tentang kesiapan pilkada di akhir 2020. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan secara nasional diperlukan agar penyelenggaraan pesta demokrasi berlangsung aman dan menjaga kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan.

Airlangga pun menggarisbawahi pilkada justru merupakan momentum emas untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial.

“Tadi Mendagri mengimbau kampanye yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah tetap terkait dengan upaya penanganan COVID-19, dan bagaimana kepala daerah menangani pandemi di daerahnya,” ungkap Menko Airlangga.

Kemudian sesi panel kedua dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sesi kali ini menekankan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus berangkat sebagai kepentingan nasional, dan bukan ego sektoral dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Ada tujuh menteri yang melaporkan realisasi anggaran program PC-PEN dalam sesi ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, rekening penerima Bantuan Subsidi Upah yang telah tervalidasi sampai dengan September 2020 mencapai 12,7 juta. Program PEN Kementerian Sosial juga berjalan dengan baik, yaitu telah terealisasi sebesar Rp91,4 triliun atau 71 persen dari total anggaran Rp128,2 triliun. Sementara program Dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar 64,5 persen dari pagu atau sebesar Rp22,6 triliun.

“Kita juga harus mendorong belanja BUMN dan kementerian dan lembaga untuk penyerapan produk UMKM. Selain itu, integrasi program-program kementerian dan lembaga untuk mendorong transformasi digital dan agar program UMKM naik kelas juga terus diupayakan,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menutup rangkaian rakorpim ini dengan memimpin sesi panel ketiga. Peningkatan kapasitas rumah sakit, standardisasi penanganan di rumah sakit, dan tim audit protokol kesehatan pada RS, menjadi salah satu topik bahasan.

“Kita juga membahas tentang perlindungan terhadap kelompok rentan (komorbid) dan pelaksanaan program sosialisasi untuk membangun persepsi dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19,” jelasnya.

Ia pun menerangkan, perekonomian Indonesia diprediksi -1,7-0,6 persen pada akhir tahun 2020, namun kembali tumbuh positif 4,5-5 persen pada tahun 2021. “Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19. Untuk itu, perlu upaya yang lebih keras untuk mendorong pertumbuhan di sektor ini,” sambung Airlangga.

Keseluruhan rangkaian Rakorpim Komite PC-PEN ini diselenggarakan dengan menerapkan standar protokol Kesehatan yang tinggi. Seluruh peserta dan pendamping/pendukung acara yang hadir, diwajibkan sudah melakukan swab-test dan juga dilaksanakan rapid-test di lokasi rakorpim sebelum acara dimulai.

Selain itu, selama pelaksanaan rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer. Tim dokter dan paramedis siap siaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical/hygiene-kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol kesehatan pun disiapkan secara lengkap.

Selain Menko Perekonomian, Menko Polhukam dan Menko Maritim dan Investasi, ikut hadir secara fisik dalam Rakorpim kali ini antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wakil Ketua KPK, Kepala LKPP, Kepala BNPB, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan, Asisten Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, Bupati Bintan, para pejabat Eselon 1 dari K/L terkait.

Sementara yang hadir secara daring antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Mentei Keuangan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Wakil Jaksa Agung, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI.