Junta Niger Janjikan Konstitusi Baru

Niamey (ANTARA News/AFP) - Para pemimpin kudeta yang merebut kekuasaan di Niger menjamin bahwa mereka akan memulihkan tatanan demokrasi dan memberlakukan konstitusi baru, kata seorang utusan Afrika setelah perundingan di Niamey.

Junta militer Niger yang menahan Presiden Mamadou Tandja dan para menterinya dalam kudeta Kamis lalu itu juga berjanji melibatkan partai-partai politik dan masyarakat sipil.

Keduanya dilibatkan dalam membahas penyusunan konstitusi baru, kata Mohamed Bin Chambas, ketua ECOWAS (blok ekonomi regional beranggotakan 15 negara-red.).

"Kami telah membahas dengan anggota-anggota junta bagaimana negara ini bisa kembali ke kehidupan konstitusi normal sesegera mungkin," kata Chambas kepada AFP.

"Mereka telah memberi kami jaminan yang diperlukan dan semua ini akan dilakukan dengan partisipasi masyarakat sipil dan partai-partai politik," katanya.

"Dialog akan dibuka dengan semua kekuatan penting negara yang akan berakhir dengan penyusunan sebuah konstitusi baru dan periode transisi," tambahnya.

Chambas menyampaikan hal itu setelah pertemuannya dengan kepemimpinan junta dan Utusan PBB Said Djinnit serta Komisaris perdamaian dan keamanan Uni Afrika (AU) Ramtane Lamamra.

Setelah perundingan itu, seorang pemimpin junta mengatakan kepada wartawan bahwa Tandja ditahan di istana presiden di Niamey sejak penggulingannya.

"Tandja berada di rumah dinas istana presiden dan berada dalam kondisi sangat baik," kata Kolonel Djibrilla Hamidou Hima, salah seorang pemimpin tinggi militer, kepada wartawan.

Ia menyatakan bahwa tiga menteri Tandja, yang ditangkap bersama presiden selama pertemuan kabinet di istana presiden pada Kamis lalu, masih ditahan "demi keselamatan mereka".

"Mantan perdana menteri, mantan menteri dalam negeri dan mantan menteri keuangan masih berada dalam pengawasan demi keamanan mereka," kata kolonel tersebut.

"Karena mereka memegang jabatan-jabatan sangat sensitif, kami harus menjamin keselamatan mereka," tambahnya. (M014/K004)