"Yang ingin kita dengar siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengucuran KSSK, siapa dalang di bawah pengucuran dana Rp6,7 triliun. Kalau besok tidak ada penyebutan nama berarti pansus ini mundur. Berarti mengubah seluruh kepercayaan publik, mengkhianati rakyat," kata aktivis dari Gerakan Indonesia Bangkit, Adi Massardi, dalam pertemuan para aktivis di Jakarta, Minggu.
Sementara aktivis Petisi 28, Bony Hargens, mengatakan Pansus harus dikawal jangan sampai berbalik arah.
"Saya pikir Pansus sudah memberikan kepada kita bantuan. Cuma apakah Pansus nanti akan memberikan kesimpulan yang baik. Kita berharap semua jujur, berani dan tegas," katanya.
Ia menambahkan, gerakan kritis terhadap pemerintah tidak dimaksudkan merebut kekuasaan, tetapi menegakkan hukum.
"Kita merasa tidak cukup mencopot satu menteri itu dosa besar terhadap kasus Century, yang paling penting adalah kejujuran, lebih berani dan terbuka," katanya.
Ia meminta presiden tidak perlu takut, karena dalam demokrasi tranparansi dalam kebijakan pemerintah adalah salah satu prasayarat.
Ketua Umum HMI MPO M Chozin menambahkan, kasus ini menjadi ajang pembuktian para legislator dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
"Rakyat saat ini tengah melihat apakah akan ada politik dagang sapi ataukah rakyat akan disuguhi oleh sebuah sejarah baru yang lebih baik dalam demokrasi kita," katanya.
Pertemuan para aktivis di Doekoen Cafe Jakarta itu dihadiri berbagai elemen seperti GMNI, LMND, HMI MPO, Petisi 28 dan Gerakan Indonesia Bangkit. Juga hadir anggota parlement, diantaranya Akbar Faisal dari Fraksi Hanura dan Andi Rahmat dari Fraksi PKS. (*)
M041/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
