Pengamat: Kompromi Elite Soal Century Belum Tercapai

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik yang juga peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, hingga kini kompromi antarelite politik terkait kesimpulan akhir Panitia Angket Kasus Bank Century belum mencapai titik temu.

"Adanya "jual beli ancaman" dan "perang urat syaraf" yang terjadi belakangan ini merupakan refleksi ketidakmampuan untuk mencari kompromi. Karena kompromi soal Century itu belum tercapai, lalu mereka bawanya ke "arena terbuka". Tetapi kalau kompromi sudah tercapai, pasti tensi dari ancam-mengancam dan perang urat syaraf itu menurun," ujarnya menjawab pertanyaan ANTARA News di Jakarta, Sabtu.

Dia mengemukakan, publik bisa mencermati perkembangan politik yang terjadi menjelang Panitia Angket Century membawa kesimpulan akhir mereka ke Sidang Paripurna DPR pada 2 Maret 2010.

Burhanuddin Muhtadi menuturkan, lobi dalam berbagai bentuk masih terus terjadi seperti munculnya "ancaman" perombakan kabinet, memunculkan adanya skandal hukum dari elite partai politik, kasus pajak, sampai pada tawaran-tawaran kursi kabinet terhadap partai politik.

Menjelang kesimpulan akhir Panitia Angket Century, katanya, terjadi "tarik-menarik" yang kuat antara Partai Demokrat dengan dua partai mitra koalisi yakni Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Ada empat tahap yang akan dicapai sebagai kesimpulan akhir Pansus, apakah bermasalah (melanggar) atau tidak, yakni merger (penggabungan) Bank Century, pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), kebijakan pemberian dana talangan (bailout), dan masalah aliran dana," ujarnya.

Ia menilai, persoalan merger dan aliran dana tidak akan menimbulkan masalah lanjutan yang serius karena masalah merger dilakukan sebelum Boediono menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia sehingga jika merger dinyatakan bermasalah tidak akan banyak membawa implikasi.

Soal aliran dana Century, katanya, sembilan fraksi DPR juga sepakat bahwa ada indikasi terjadi pelanggaran hukum, dan hanya Fraksi PDIP yang menyatakan ada indikasi korupsi.

"Jika aliran dana dinyatakan bermasalah, maka hal itu menyangkut masalah perbankan dan kesalahannya akan ditimpakan pada manajemen lama Bank Century," ujar Burhanuddin.

Dua persoalan lain yakni FPJP dan kebijakan pemberian "bailout", kata dosen Universitas Paramadina itu, akan terjadi tarik menarik yang kuat antara Partai Demokrat, dengan mitra koalisinya terutama Partai Golkar dan PKS, karena jika disimpulkan ada pelanggaran maka hal itu menyangkut dua pejabat yakni Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Demokrat khawatir karena tidak ada jaminan tidak akan terjadi efek domino terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, jika keduanya dinyatakan bersalah, sehingga Demokrat mencoba 'membentengi'," ujarnya.

Burhanuddin memperkirakan, dalam waktu dekat publik akan bisa melihat perbedaan-perbedaan di antara fraksi-fraksi DPR menyangkut tingkat tanggung jawab dan kesalahan dalam kasus pemberian dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp6,7 triliun itu.(A041/A038)