Kerusuhan Pantai Gading Kagetkan Sekjen PBB

PBB, New York (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, seperti dikutip Reuters, Jumat, menyampaikan keterkejutannya sehubungan dengan pertikaian politik di Pantai Gading dan bentrokan mematikan dengan demonstran antipemerintah di kota Gagnoa di bagian barat negeri itu.

Ban menyampaikan keprihatinannya yang besar mengenai situasi politik di Pantai Gading dan menyeru semua pihak agar segera menemukan penyelesaian bagi kesulitan yang dihadapi proses perdamaian Pantai Gading, demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor persnya di New York.

Ban juga menyampaikan rasa terkejutnya mengenai bentrokan Jumat di Gagnoa.

Sekretaris Jenderal PBB mendesak rakyat Pantai Gading "agar tetap tenang dan para pelaku politik negeri tersebut, pemerintah serta media agar menahan diri dari setiap tindakan dan ucapan yang dapat meningkatkan ketegangan".

Tiga orang tewas, Jumat, dalam bentrokan antara pasukan keamanan dengan pengunjuk rasa yang memprotes Presiden Laurent Gbagbo di Gagnoa, kata beberapa sumber rumah sakit.

Satu sumber polisi mengkonfirmasi "beberapa orang tewas", tapi tak dapat mengatakan berapa banyak.

Demonstran menyerukan pemulihan Komisi Pemilihan Umum Independen, yang dibubarkan oleh Gbagbo pada 12 Februari, ketika ia juga membubarkan pemerintah, sehingga menimbulkan kemarahan.

Sejak awal pekan ini, protes yang dinodai oleh kerusuhan telah berlangsung di seluruh negara Afrika Barat tersebut, tapi demonstrasi di Gagnoa adalah yang pertama saat kematian dilaporkan.

Menurut pemerintah regional, ada tiga sampai lima orang yang tewas dalam bentrokan, dan satu sumber rumah sakit menyebutkan jumlah korban jiwa sebanyak enam.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Philippe Mangou, yang setia kepada Gbagbo, mencela oposisi di Pantai Gading sebagai "bertanggung jawab atas semua tindakan tercela" yang terjadi di seluruh negeri itu.

Sementara itu, oposisi, Jumat larut malam, menyerukan pengunduran diri Gbagbo.

Pada kesempatan terpisah, Perdana Menteri Guillaume Soro, mantan pemimpin pemberontak yang posisinya dipertahankan oleh Gbagbo, telah diberi waktu sampai Sabtu untuk membentuk pemerintah baru, di tengah kekhawatiran bahwa itu takkan meliputi oposisi seperti pemerintah terakhir.

Tindakan Gbagbo membubarkan dua pemerintah dan komisi pemilihan umum telah menjadi pukulan terhadap prospek pemilihan presiden, yang sudah lama ditunggu dan dijadwalkan berlangsung awal Maret, dan mengarah kepada gelombang unjuk rasa.

Pemungutan suara sudah ditunda enam kali di negara yang terpecah itu dan Pasukan Baru Soro (FN) telah menguasai wilayah utara sejak kudeta yang gagal terhadap Gbagbo pada September 2002 mengakibatkan perang saudara.(*)