Satgas mengapresiasi langkah KPU yang dengan tegas melakukan revisi PKPU dan menerbitkan sanksi bagi calon kepala daerah yang menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemikJakarta (ANTARA) - Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah KPU RI merevisi Peraturan KPU dan memberikan sanksi bagi calon kepala daerah yang berkampanye dengan kegiatan menimbulkan kerumunan.
"Satgas mengapresiasi langkah KPU yang dengan tegas melakukan revisi PKPU dan menerbitkan sanksi bagi calon kepala daerah yang menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemik," ujar Wiku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Wiku mengatakan pihaknya masih melihat penambahan kasus positif cukup tinggi terkait pilkada.
Baca juga: KPU larang kampanye konvensional pada Pilkada 2020
Baca juga: Revisi PKPU, Mahfud: Pertimbangkan pelarangan arak-arakan
Satgas penanganan COVID-19 mengaku prihatin atas masih adanya calon kepala daerah yang masih mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemik COVID-19.
Dia menegaskan apapun alasannya, sudah sepatutnya wakil rakyat yang dipilih rakyat betul-betul dapat melindungi keselamatan rakyatnya, sehingga sebuah pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik.
Dia mengingatkan revisi PKPU Nomor 13/2020 menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti pagelaran konser musik, bazar dan perlombaan, sepenuhnya dilarang.
Dalam PKPU itu para calon kepala daerah di imbau melakukan kegiatan dalam bentuk lain seperti melalui virtual.
Wiku menyampaikan perang melawan COVID-19 tidak bisa dilakukan sendiri, pemerintah mengharapkan komitmen seluruh masyarakat dan seluruh calon kepala daerah untuk melindungi masyarakat dalam proses pilkada ke depan.
Baca juga: KPU revisi lagi PKPU 10 wujudkan pilkada aman dari COVID-19
Baca juga: Mendagri bahas revisi PKPU bolehkan kerumunan sewaktu kampanye pilkada
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
