Jakarta (ANTARA News) - Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI) yang wadah berhimpun Ormas, LSM, elemen masyarakat, relawan pendukung SBY-Boediono mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono untuk terus melaksanakan penegakan hukum sesuai janji politik pada saat pemilu lalu.

Desakan itu disampaikan Koordinator KNMI Sammy dalam aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tergabung KNMI di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis Siang.

Dalam pernyataan sikap KNMI yang dibacakan Sammy itu menyebutkan bahwa janji SBY-Boediono pada pemilu 2009 adalah memberantas korupsi.

Oleh karena itu, KNMI mempertegas komitmen dan menfokuskan perhatian terhadap tindak pidana korupsi sebagai bahaya laten yang harus diberanguskan dari bumi Indonesia.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap peran dan kontribusi dari berbagai pihak, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian serta elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Selain itu, kata Sammy, mendekati berakhirnya masa kerja Pansus DPR menyelidiki kasus Bank Century, sangatlah bijak bila semua komponen bersepakat tentang penegakan hukum, dan membongkar skandal Century seterang-terangnya tanpa ada tujuan politik yang dapat merugikan cita-cita demokrasi.

Berkaitan dengan penegakan hukum, KNMI bersikap mendukung pemerintahan SBY-Boediono sampai 2014, mendesak pemerintah melalui Menkeu untuk mengumumkan dan mengambil langkah-langkah hukum bagi pengemplang pajak dana hasil migas dan lainnya.

Selain, pemerintah juga harus mengusut pengempalng dana Inkud, mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus pengemplang pajak dengan delik kejahatan korupsi, menuntut DPR RI untuk membentuk Pansus BLBI, Pertamina dan Kejahatan HAM Berat.(Ant/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010