Pemerintah perlu gencarkan investasi dukung ekonomi hijau

Perlu ada kesadaran bersama melihat resiko ancaman perubahan iklim untuk masa depan kita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu lebih menggencarkan masuknya berbagai investasi dalam rangka mendukung gerakan ekonomi hijau atau aktivitas perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Mardani Ali Sera dalam rilis di Jakarta, Kamis, menekankan pentingnya strategi inovasi yang memungkinkan berbagai pihak untuk berinvestasi ke dalam dalam proyek-proyek hijau ke depannya seperti diversifikasi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

"Perlu ada kesadaran bersama melihat resiko ancaman perubahan iklim untuk masa depan kita," katanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya terus mencari bentuk kebijakan hijau seperti apa yang bisa implementasikan dalam politik penganggaran.

"Kita bisa belajar dari keberhasilan Korea Selatan pada saat kiris keuangan tahun 2008-2009 yang menginvestasikan 80 persen dari paket stimulus senilai 38 miliar dolar AS dalam proyek-proyek hijau. Lalu pada Maret 2020 juga mereka mengeluarkan paket stimulus berupa Green New Deal," ujar Mardani.

Ia berpendapat bahwa kondisi pandemi saat ini selayaknya menjadi momentum untuk merefleksi sejauh mana efisiensi energi dan transportasi bersih sudah menjadi prioritas kebijakan selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika menghadiri The 11th Clean Energy Ministerial Meeting (CEM 11) yang digelar secara virtual, Selasa (22/9), memaparkan langkah-langkah strategis pemanfaatan energi bersih yang telah dilakukan Indonesia.

Menurut Arifin, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang sangat besar. Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 400 GW, pengaturan suplai dan penggunaan energi menjadi penting dilakukan.

"Kami memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mencapai 400 GW, sehingga sangat penting bagi kami untuk mengatur sistem pemanfaatan energi. Kami melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatur pemanfaatan energi ini," ujar Menteri ESDM.

Langkah pertama adalah optimalisasi penggunaan sumber energi domestik dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, misalnya mengganti pembangkit listrik tenaga diesel dengan sumber energi bersih seperti gas dan terbarukan.

"PT PLN tengah meluncurkan program konversi dari pembangkit listrik diesel menjadi energi terbarukan dengan kapasitas 2 GW di lebih dari 2.000 lokasi di seluruh negeri," kata Arifin.

Langkah kedua, lanjut Menteri ESDM, adalah melakukan efisiensi energi, baik sisi suplai maupun permintaan. Efisiensi dilakukan dengan mendorong implementasi target efisiensi energi pada gedung dan industri.

Selanjutnya, Arifin menyebutkan Indonesia mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari 84,3 persen menjadi 98,8 persen, khususnya untuk mendukung program elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil.

"Saat ini, kami sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung terbesar di Waduk Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 145 MW. Proyek ini akan meningkatkan bauran energi di sistem kelistrikan Jawa-Bali secara signifikan," jelasnya.