Kemarin, perluasan "food estate" hingga empat platform penyaluran KUR

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Rabu (23/9), mulai dari rencana perluasan food estate hingga tambahan platform digital penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Presiden ungkap rencana perluasan "food estate" ke Papua, NTT, Sumsel

Presiden Joko Widodo merencanakan perluasan pembangunan lahan pangan terintegrasi (food estate) hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan.

Namun, kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, pemerintah saat ini memfokuskan terlebih dahulu untuk pembangunan food estate di Kalimantan Tengah yakni di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, serta di Sumatera Utara yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Pemerintah tambah anggaran bansos percepat ekonomi pulih

Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242 triliun melalui realokasi anggaran pada program yang kurang lancar realisasinya.

“Karena memang masih banyak kelas menengah ke bawah perlu ditolong,” kata Sekretaris Eksekutif I Komite PCPEN Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.

3. PUPR ajukan anggaran Rp1,5 triliun untuk korban lumpur Sidoarjo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban bencana lumpur Sidoarjo.

"Sudah kirim pesan kepada Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Koordinator yang membawahi Kementerian PUPR, dan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk memohon tambahan anggaran untuk ganti rugi lumpur Sidoarjo sebesar kira-kira Rp1,5 triliun," papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama komisi V DPR RI Rabu.

4. Kemenhub: Sanksi bersepeda diserahkan ke pemda

Pemberlakuan sanksi bersepeda yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan diserahkan ke pemerintah daerah.

"Sanksi kepada pesepeda itu dilakukan oleh perangkatnya, mungkin bisa daerah, satpol PP atau dishub, berdasarkan peraturan daerah," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu.

5. Perluas penyaluran KUR UMKM, pemerintah gandeng empat platform digital

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng empat platform digital yaitu Gojek, Grab Indonesia, Tokopedia, dan Shopee Indonesia untuk memperluas penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hal ini sekaligus upaya pemerintah meningkatkan peran UMKM sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.