Bappenas pertimbangkan kearifan lokal dalam menyusun Indeks Demokrasi

Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia yang merupakan alat untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Indeks Demokrasi Indonesia sudah ada 10 tahun dan saat ini memasuki tahun ke-11, kami di Bappenas menyadari yang digunakan selama ini ada kelemahan sehingga dilakukan revisi, sekarang pengerjaan sudah mencapai 99,5 persen," kata Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Wariki Sutikno, di Padang, Rabu, pada webinar Reviu Hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi di Indonesia.

Menurut dia ada beberapa kelemahan dari Indeks Demokrasi Indonesia yang telah digunakan selama ini. "Misalnya dalam Indeks Demokrasi Indonesia perilaku politik di pusat belum diukur dan jelas itu tidak fair," ujarnya.

Kemudian dimensi ekonomi belum diukur dan selama ini lebih dominan dimensi politik. Selanjutnya metodologi dalam statistik itu juga harus direvisi seperti penilaian tim ahli tidak serta merta menjadi kesimpulan.

Lalu beberapa indikator juga ambigu sehingga perlu diganti dan kearifan lokal sedang dibahas sejauh mana dapat diakomodasi. "Selama ini nilai kearifan lokal hanya dimasukan pada provinsi yang bersifat daerah istimewa sedangkan daerah lain diturunkan sehingga terasa tidak fair," katanya lagi.

Ia berpendapat definisi demokrasi itu amat luas bisa dari A sampai Z, Korea Utara saja menamakan diri Republik Demokrasi Korea Utara.

Oleh sebab itu adalah hak setiap individu, kelompok dan masyarakat untuk memilih warna yang akan dibangun karena realitas dikonstruksi secara sosial.

Ia menyampaikan kita tidak bisa menyamaratakan masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai dari barat. "Itu juga tidak boleh, ada hak setiap masyarakat untuk membangun warna sendiri asalkan tidak sampai menyakiti orang lain," kata dia.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal, mengkritik penetapan Indeks Demokrasi Indonesia karena Sumatera Barat angkanya selalu rendah.

"Seharusnya Indeks Demokrasi itu memperhatikan kearifan lokal daerah, jangan hanya demokrasi secara umum sebab kalau begitu indeks demokrasi Sumbar tidak akan pernah naik," ujarnya.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun daru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, indeks kebebasan sipil di Sumatera Barat yang merupakan salah satu variabel penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 masuk kategori buruk akibat pelarangan pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku.

"Angka indeks kebebasan sipil di Sumbar pada 2019 56,58 atau masuk kategori buruk karena adanya kebijakan pelarangan pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku serta larangan peringatan hari valentine," kata Kepala BPS Sumbar, Pitono.

Menurut dia pada 2019 angka Indeks Demokrasi Sumbar mencapai 67,69 atau berkategori sedang, namun pada variabel aspek kebebasan sipil hanya 56,58 atau masuk kategori buruk.

"Pemicunya utama buruknya indeks kebebasan sipil di Sumbar karena rendahnya poin pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat," ujarnya.

Ini menyangkut indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

Metodologi yang digunakan dalam menghitung IDI menggunakan empat sumber data, yaitu hasil pengumpulan bahan dari surat kabar lokal, pengumpulan dokumen berupa perda, pergub dan lainnya, diskusi kelompok terpumpun dan wawancara mendalam.

Klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik dengan indeks di atas 80 poin, sedang dengan indeks 60 sampai 80 poin dan buruk dengan angka di bawah 60 poin.

Secara nasional Indeks Demokrasi Sumbar 2019 berada pada posisi lima terendah dari 34 provinsi dengan angka tertinggi diraih DKI Jakarta 88,29 dan terendah Papua Barat 57,62.