IPW: Polisi Tidak Bisa Cegah Penghinaan Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya tidak bisa mencegah aksi penghinaan Presiden yang terjadi di sela-sela aksi unjukrasa di Jakarta.

"Jika apa yang terjadi di Jakarta ini tidak segera dihentikan maka bisa jadi akan merembet ke daerah-daerah sehingga aksi penghinaan terhadap Presiden akan terus terjadi," kata Pane di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sejumlah aksi penghinaan kepala negara saat unjukrasa antara lain menggantung foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pantat kerbau, foto Yudhoyono diinjak-injak dan dirusak.

Ia mengatakan, aksi unjukrasa sambil menghina kepala negara itu tidak satu kali terjadi tapi beberapa kali dan tanpa ada upaya dari Polda Metro Jaya untuk mencegahnya.

"Apa jadinya bangsa ini kalau kepala negara terus dihina. Siapa pun Presidennya, kita harus menghormati. Malulah kita dengan bangsa lain melihat kepala negara terus dihina," katanya.

Menurut Neta, segala macam bentuk penghinaan kepala negara dapat dipidanakan termasuk yang dilakukan saat aksi unjukrasa.

Namun, tindakan untuk memidanakan bukan solusi yang tepat karena hal itu bisa dicegah jika Polda Metro Jaya memiliki kemampuan intelijen untuk mencegahnya.

"Intelijen kan mencegah gangguan keamanan. Kalau tidak bisa mencegah, ya berarti intelijen telah gagal. Kapolda Metro Irjen Pol Wahyono itu kan lama bertugas di intelijen. Kenapa ia tidak sanggup mengatasi penghinaan kepala negara," katanya.

Kapolda Metro Jaya, katanya, seharusnya memerintah Intelkam untuk mengambil langkah- langkah pencegahan dengan melalukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi unjukrasa.

"Intelijen harusnya berkomunikasi dengan pimpinan unjukrasa lalu memberikan pengertian bahwa aksi unjukrasa harus tertib dan tidak perlu menghina simbol-simbol negara," katanya.

Untuk mencegah berlanjutnya aksi menghina kepala negara itu, Neta mengusulkan agar Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa Wahyono tidak cakap, maka Kapolri seharusnya tidak segan-segan menggantinya dengan perwira lain yang lebih cakap dan mampu mengamankan ibukota negara.
(S027/R009))