DPR: Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara simultan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memandang, bahwa pemberantasan terorisme harus dimulai dalam aspek pencegahannya, sehingga harus dilakukan secara simultan.

"Dalam pemberantasan terorisme, aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu, perlu dikedepankan untuk meminimalisir terjadinya aksi terorisme," kata Meutya saat menjadi pembicara utama dalam webinar yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Pertahanan (Unhan) dengan tema Operasi Militer Selain Perang TNI: Kontra-Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, agar pencegahan itu dapat berjalan optimal, maka harus melibatkan semua pihak yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, perlu juga ada penguatan fungsi kelembagaan.

"Pencegahan secara optimal dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait, seluruh komponen bangsa kita harapkan juga bergabung melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme," kata politikus Partai Golkar ini.

Senada, Duta besar LBBP RI Untuk Selandia Baru merangkap Samoa Dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya, mengatakan kebersamaan itu dikonsepkan dengan istilah "sense of togetherness".

"Semua unsur atau semua stakeholder yang ada itu terlibat dalam penanganan krisis. Karena kita berbicara terorisme, maka sense of togetherness ini terefleksi dengan jelas dalam upaya penanganan terorisme ini," jelas Tantowi.

Dia mencontohkan, bagaimana di Selandia Baru, selain pemerintah dan lembaga terkait, tokoh masyarakat juga diminta untuk melakukan pencegahan terjadinya terorisme.

"Jadi peran mendalam para informal leaders. Tokoh-tokoh adat, pemuka agama, akademisi di sini betul-betul membantu pemerintah," tutur Tantowi.

Dalam webinar tersebut juga hadir narasumber diantaranya, Rektor Universitas Pertahanan Laksdya TNI Amarulla Octavian, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis.

Hadir juga, Guru Besar Ilmu Studi Keamanan Fisip Unpad Prof Arry Bainus, Inspektur Babinkum TNI Brigjen TNI Edy Imran, dan Kaprodi SKSG Universitas Indonesia Kajian Terorisme Muhamad Syauqillah.

Baca juga: Kapolri: Pemberantasan terorisme telah kedepankan supremasi hukum dan HAM

Baca juga: Pemerintah dan perusahaan media sosial harus berbagi tanggung jawab melawan terorisme

Baca juga: Presiden: Dukung sinergi elemen bangsa cegah terorisme

Baca juga: OMSP TNI dalam penanggulangan terorisme dinilai sudah tepat