Politik kemarin, Pilkada tetap 9 Desember hingga revisi PKPU

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 21/9) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, yakni pilkada tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 hingga revisi Peraturan KPU (PKPU) untuk mewujudkan pilkada aman COVID-19.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Pilkada tetap dilangsungkan 9 Desember 2020
Komisi II DPR bersepakat dengan menteri dalam negeri, ketua KPU, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk tetap melangsungkan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020, dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Senin.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, kesepakatan itu dibuat setelah Komisi II DPR mencermati seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan, dan situasi masih terkendali.

Selengkapnya di sini

Katib Aam PBNU tampil di Majelis Umum PBB
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dijadwalkan tampil di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly), Rabu, 23 September 2020 pukul 9.00 pagi waktu New York (EDT: Eastern Daylight Time), atau pukul 20.00 WIB.

Dalam siaran pers PBNU yang diterima di Jakarta, Senin, KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya akan berbicara dalam panel tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Amerika Serikat dalam forum tersebut.

Selengkapnya di sini

DPR: Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak berubah
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa Indonesia tidak mengubah dukungan terhadap kelangsungan keadilan di tanah Palestina terkait normalisasi hubungan Uni Emirates Arab (UAE) dan Bahrain dengan Israel.

Azis berharap agar UAE dan Bahrain dapat memanfaatkan momentum normalisasi hubungan dengan Israel untuk mendorong agar permasalahan Palestina segera selesai.

Selengkapnya di sini

PP Muhammadiyah minta pandemi COVID-19 tidak jadi komoditas politik
Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada para elit baik partai politik maupun masyarakat untuk tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

"Dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti di Yogyakarta yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

KPU revisi lagi PKPU 10 wujudkan pilkada aman dari COVID-19
Komisi Pemilihan Umum merevisi kembali Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 sebagai upaya untuk terus mewujudkan pilkada aman dari COVID-19.

"Oh iya (memperkuat protokol kesehatan), kami sudah menindaklanjutinya, malam ini KPU bekerja besok pagi kami akan melakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini