Perkembangan Penertiban Barang Milik Negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Jakarta, 15/02/10 (ANTARA) - Proses inventarisasi dan penilaian (IP) oleh Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dilakukan sejak kuartal III - 2007, per 10 Februari 2010 menghasilkan koreksi nilai positif (tambah) pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebesar Rp260.913.683.480.056,- (113%) dari saldo awal sebesar Rp231.178.104.903.950,- sehingga menjadi sebesar Rp492.091.788.384.006,- dengan jumlah BMN sebanyak 26.925.194 unit.

Hasil ini merupakan nilai BMN pada 20.189 satuan kerja (satker) yang berasal dari 58 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah selesai diinventarisasi dan dinilai, dan 16 K/L yang belum selesai dan masih dalam proses penyelesaian inventarisasi dan penilaian.

Daftar 58 K/L yang telah selesai IP-BMN (100%), yaitu:

1 Arsip Nasional 30 Kejaksaan Agung
2 Badan Intelijen Negara 31 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3 Badan Kepegawaian Negara 32 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4 Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 33 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
5 Badan Koordinasi Penanaman Modal 34 Kementerian Negara BUMN
6 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 35 Kementerian Negara Koperasi dan UKM
7 Badan Meteorologi dan Geofisika 36 Kementerian Negara Lingkungan Hidup
8 Badan Narkotika Nasional 37 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
9 Badan Pemeriksa Keuangan 38 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
10 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 39 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
11 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 40 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
12 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 41 Kementerian Negara Perumahan Rakyat
13 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 42 Kementerian Negara PPN/Bappenas
14 Badan Pertanahan Nasional 43 Kementerian Negara Riset dan Teknologi
15 Badan Pusat Statistik 44 Kepolisian Negara Republik Indonesia
16 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias 45 Komisi Hak Asasi Manusia
17 Badan SAR Nasional 46 Komisi Pemberantasan Korupsi
18 Badan Standarisasi Nasional 47 Komisi Pemilihan Umum
19 Badan Tenaga Nuklir Nasional 48 Komisi Yudisial RI
20 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 49 Lembaga Administrasi Negara
21 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 50 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
22 Departemen Kehutanan 51 Lembaga Ketahanan Nasional
23 Departemen Komunikasi dan Informatika 52 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
24 Departemen Luar Negeri 53 Lembaga Sandi Negara
25 Departemen Perindustrian 54 Mahkamah Konstitusi
26 Departemen Pertanian 55 Majelis Permusyawaratan Rakyat
27 Dewan Ketahanan Nasional 56 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
28 Dewan Perwakilan Daerah 57 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
29 Dewan Perwakilan Rakyat 58 Sekretariat Negara

Daftar 16 K/L yang sedang dalam proses IP-BMN, yaitu:

1 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
2 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3 Departemen Agama
4 Departemen Dalam Negeri
5 Departemen Energi dan Sumber daya Mineral
6 Departemen Kelautan dan Perikanan
7 Departemen Kesehatan
8 Departemen Keuangan
9 Departemen Pekerjaan Umum
10 Departemen Pendidikan Nasional
11 Departemen Perdagangan
12 Departemen Perhubungan
13 Departemen Pertahanan
14 Departemen Sosial
15 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16 Mahkamah Agung

Untuk mempercepat proses IP-BMN, Menteri Keuangan telah menerbitkan surat nomor: S-51/MK.06/2010 tanggal 09 Februari 2010 yang intinya meminta agar K/L: (i) memastikan bahwa pelaksanaan IP-BMN pada seluruh satker pada K/L (termasuk BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang menjadi obyek penertiban telah selesai seluruhnya; (ii) memastikan agar hasil IP-BMN pada satker yang telah selesai pada K/L telah seluruhnya dilakukan update pada SIMAK BMN dan dilaporkan pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan K/L; dan (iii) dalam hal masih terdapat satker pada K/L yang masih belum selesai pelaksanaan IP-BMNnya, agar diupayakan diselesaikan pelaksanaannya paling lambat akhir Februari 2010.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Harry Z.Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan