Kluster DPRD Sulbar bertambah 12 kasus positif COVID-19

yang dinyatakan reaktif tersebut langsung dikarantina

Mamuju (ANTARA) - Kluster DPRD Sulbar bertambah 12 kasus positif COVID-19 atau mendominasi tambahan Senin yang tercatat ada 19 tambahan kasus positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Safaruddin Sanusi.

"Berdasarkan hasil swab yang kami terima kemarin (Minggu) terdapat 19 penambahan kasus positif COVID-19, sebanyak 12 kasus diantaranya, dari kluster DPRD Sulbar," kata Safaruddin, di Mamuju, Senin.

Ke-12 kasus positif COVID-19 tersebut lanjut Safaruddin, merupakan staf di DPRD Sulbar yang memiliki riwayat kontak erat dengan Wakil Ketua DPRD Sulbar yang sebelumnya dinyatakan terpapar COVID-19.

Sementara itu ada sekitar 20 orang yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil tes cepat lanjut Safaruddin, dan masih menunggu hasil swab dari laboratorium TCM dan BBLK Makassar Sulawesi Selatan.

"Jadi, setelah Wakil Ketua DPRD Sulbar terkonfirmasi positif COVID-19 maka langsung dilakukan tes cepat terhadap seluruh anggota dan staf DPRD Sulbar," terangnya.

"Ke-20 yang dinyatakan reaktif tersebut langsung dikarantina dan tidak diperbolehkan ke luar rumah sebelum hasil swabnya keluar. Mereka juga tidak diperbolehkan dulu mengikuti kegiatan persiapan HUT ke-16 Sulbar di DPRD. Yang tidak reaktif itu yang ditugaskan untuk melakukan persiapan HUT Sulbar," ujar Safaruddin.

Walaupun terdapat kasus positif COVID-19, namun pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka HUT ke-16 Provinsi Sulbar yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (22/9) kata Safaruddin, tetap akan dilaksanakan.

Pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka HUT ke-16 Provinsi Sulbar lanjutnya digelar dengan memperketat protokol kesehatan.

"Pelaksanaan HUT ke-16 Provinsi Sulbar akan tetap dilaksanakan, tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

"Jadi, hanya ada beberapa orang yang akan hadir secara langsung, seperti Bupati, kepala OPD dan SKPD, para pejuang, mantan gubernur dan tokoh masyarakat. Sementara yang lainnya, dapat mengikuti secara virtual," jelas Safaruddin.