"Saya kira kami bisa melihat betapa hari ini banyak pendapat dan masukan dari berbagai tokoh, terutama dalam menghadapi pilkada ini," kata Nurdin Abdullah pada Rakor Pilkada 2020 di Makassar, Senin.
"Itu semua kebijakan ada di pemerintah pusat, kami tinggal menunggu," lanjut dia.
Ia menjelaskan, selama belum ada penegasan dari pemerintah pusat, maka tetap akan mempersiapkan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan jadwal pada 9 Desember 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Ia kembali mengingatkan akan bisa mewaspadai terjadinya klaster pilkada. "Dan kami berharap tidak ada klaster baru," ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah menekan kasus COVID-19. Para paslon juga ditekankan untuk semakin menyadari bahwa protokol kesehatan menjadi sangat penting pada pilkada di masa pandemi ini.
Tahapan pilkada ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya penularan. Sehingga diharapkan paslon juga berperan mengendalikan penyebaran.
"Kami berharap semua paslon melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi mereka harus menyiapkan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, jaga jarak pada pertemuan, dan dibatasi sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Baca juga: KPU Makassar siapkan sosialisasi virtual di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: NEFTID: Pelanggaran hingga penularan virus berpotensi di Pilkada 2020
Baca juga: Bawaslu Sulsel temukan 14.380 pemilih pemula tidak terdaftar
Baca juga: Ketua KPU tegaskan saat masa kampanye, pembatasan massa diberlakukan
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
