"Pernyataan Presiden itu tidak hanya ditujukan pada orang tertentu, tapi secara umum kepada semua wajib pajak," kata Setya Novanto kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakan Seyta Novanto menjawab pertanyaan pers soal pernyataan Presiden yang menilai perilaku pengemplang pajak merugikan negara.
Sebelumnya, pimpinan Partai Demokrat menyebut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai menunggak pajak.
Menurut Novanto, persoalan pajak tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Golkar karena pajak adalah urusan perusahaan dan Partai Golkar adalah urusan organisasi politik.
Menurut dia, penunggakan pajak di Indonesia tidak hanya kesalahan pengusaha tetapi juga dilakukan oleh petugas pajak.
Jika Presiden menginginkan penerimaan pajak secara optimal, hendaknya tidak hanya mengingatkan pengusaha, tetapi juga melakukan restrukturisasi birokrasi di bidang perpajakan, misalnya dengan menghapus biaya-biaya pemerimaan pajak.
Ditanya mengenai komunikasi antara Partai Golkar dengan Presiden, dia mengatakan hingga saat ini komunikasi tetap berjalan baik.
Bendahara DPP Partai Golkar ini menambahkan, Presiden adalah tokoh yang bijak yang bisa memahami cara-cara berpolitik partai lain.
Ketika ditanya mengenai sikap Partai Golkar terhadap kasus Bank Century, menurut dia, sikap Partai Golkar berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Panitia Angket Kasus Bank Century.
Sikap Partai Golkar tersebut, katanya, tidak ada kaitannya dengan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.
"Partai Golkar berharap koalisi tetap berjalan baik hingga 2014 mendatang," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perilaku kolusi antara politik dan bisnis merugikan negara.
"Karena kolusi, harusnya bayar pajak sekian membayarnya jadi rendah, sana dapat, sini aman," kata Presiden pada acara penyerahan Piala Citra Bhakti Abadi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2). (R024/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Untuk mencegah hal itu harusnya RUU pajak direformasi kembali agar benar-benar penuh dengan kepastian hukum dan tidak menghambat dunia usaha serta memihak pada rakyat.