Presiden Agar Segera Isi Jabatan Gubernur BI

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang lowong sejak Juni 2009.

Bendahara DPP Partai Golkar Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, mengatakan, hendaknya Presiden segera mengisi jabatan Gubernur BI yang sudah lama lowong setelah Boediono mundur dari jabatan Gubernur BI ketika mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden.

"Pengisian jabatan Gubernur BI lebih cepat lebih baik," kata Setya Novanto di sela pertandingan sepak bola peringatan HUT Fraksi Partai Golkar ke-42.

Dikatakan Novanto, pengawasan yang dilakukan BI sebagai bank sentral saat ini belum berjalan optimal.

Ia mencontohkan, suku bunga bank hingga saat ini tetap tinggi meskipun BI telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan atau "BI rate".

"Tingginya suku bunga bank ini menyulitkan pengusaha yang berdampak menurunnya produk dari sektor industri," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR ini.

Menurut dia, tingginya suku bunga bank tersebut manfaat yang diperoleh perbankan hanya soal bunga, tapi peredaran uang menjadi lebih rendah.

Ketika ditanya siapa figur yang akan diusulkan Partai Golkar sebagai calon Gubernur BI, Novanto mengatakan, Partai Golkar belum memikirkan sampai sejauh itu.

Ketika ditanya, bagaimana jika kader Golkar yang akan diusulkan menjadi calon Gubernur BI, menurut dia, Partai olkar tidak menolak jika ada kadernya yang akan diusulkan, tapi Partai Golkar belum berpikir lebih jauh sampai ke figur.

"Prinsipnya, Partai Golkar akan memberikan kader terbaik," katanya.

Menurut dia, Partai Golkar belum memikirkan hal itu terlalu jauh dan hal itu ada mekanismenya.

Soal siapa kader terbaik, menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar yang lebih tahu.

Menurut dia, Partai Golkar masih mempercayai Presiden karena itu menyerahkan persoalan ini kepada Presiden.

Jabatan Gubernur BI sampai saat ini masih lowong setelah Boediono mundur dari jabatan Gubernur BI ketika mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Juni 2009.(T.R024/R009)